Hal itu diungkapkan Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam.
Menurut Umam, presiden seharusnya bisa lebih lantang menyatakan dirinya menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden alih-alih mengatakan akan taat pada konstitusi.
"Jika presiden tetap enggan, rasanya memang presiden menikmati langgam permainan politik untuk memperpanjang masa jabatannya itu," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2022).
Umam juga menyayangkan lingkaran Istana Presiden yang terus menerus berkelit dengan argumen "taat konstitusi" dan "membuka ruang demokrasi".
Padahal, pilihan kata itu, menurut Umam tak ubahnya hanya permainan diksi untuk bermain aman.
Melansir Kompas.com, hal itu guna membuka ruang manuver melalui pernyataan-pernyataan bersayap.
Umam berujar, akan lebih baik apabila presiden tegas menyatakan bahwa pemilu bakal tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024.
"Sekali lagi saya menyarankan, Presiden Jokowi sebaiknya angkat bicara dan tegas menyampaikan, 'stop wacana penundaan pemilu ini. Saya menolak itu dan pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang'," ujar Umam.
Baca: Jokowi soal Presiden 3 Periode: Konstitusi Sudah Jelas, Kita Harus Taat dan Patuh
Umam menambahkan, diksi "taat konstitusi" yang digunakan Jokowi mirip dengan pernyataan Presiden Soeharto saat hendak memperpanjang masa jabatannya.
Soeharto kala itu menyatakan "taat pada putusan MPR", lantaran presiden adalah mandataris MPR saat itu.
"Statement (Jokowi) itu jelas bersayap. Tidak ada indikasi political will dari presiden untuk secara lebih tegas dan lebih firmed (pasti) menolak wacana ini," kata Umam.
Sementara itu, perihal usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang terbaru diusulkan oleh para kepala desa, Umam menilai bahwa aktor operasi politik wacana tersebut benar-benar keras kepala.
Yang mana, ia disebut mengerahkan segala upaya untuk merealisasikan kepentingannya.
Umam meyakini, mobilisasi suara kepala desa tersebut adalah lanjutan dari strategi wacana penundaan pemilu gagal yang dijalankan sebelumnya.
Hal itu merujuk pada klaim terkait big data hingga aspirasi mayoritas rakyat.
Menurut Umam, upaya-upaya ini merupakan langkah sistematis yang melawan konstitusi dan mengkhianati amanah reformasi.
"Karena itu, para kepala desa harus berpikir kritis, jangan mau menjadi antek-antek aktor kepentingan ekonomi-politik sempit, yang semua itu justru akan menghacurkan masa depan bangsa," tuturnya.
Diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi angkat bicara terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Terus Bergulir, Demokrat: Karena Jokowi Tak Tegas
Orang nomor 1 di Indonesia itu mengakui bahwa dirinya telah sering mendengar usulan serupa. akan tetapi, soal hal ini ia berjanji bakal mematuhi konstitusi.
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar," kata Jokowi usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022).
"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi ditambah menjadi 3 periode.
Usulan ini disampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Bahkan, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat 3 periode dalam waktu dekat.
Baca: Catat Rekor Baru, Utang Pemerintah Jokowi Meningkat Tajam, Tembus Rp 7.000 Triliun
Baca selengkapnya terkait wacana Jokowi 3 Periode di sini