Hal tersebut diketahui dari sebuah video berdurasi 24 detik yang beredar di media sosial (medsos).
Dalam video yang diunggah akun Instagram @lambeturah_official, Minggu (14/11/2021), Achmad Husein menyampaikan permintaan soal kepala daerah yang kena OTT KPK.
Di video tersebut, Achmad Husein memohon jika KPK menemukan kepala daerah yang membuat kesalahan, agar tidak langsung di-OTT, namun memanggilnya terlebih dahulu.
"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK, sebelum OTT mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu," kata Husein, seperti dikutip TribunnewsWiki, Senin (15/11/2021).
"Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak," imbuhnya.
Baca: Buat Hand Sanitizer Berbahan Ciu, Ternyata Ini Alasan Bupati Banyumas
Baca: Hand Sanitizer Berbahan Ciu Buatan Bupati Banyumas Mulai Dibagikan secara Gratis
Sontak, postingan itu pun kemudian menjadi ramai dan mendapat respons dari para warganet.
"Dipanggil dulu, biar bisa ngeles dan ngilangin barang bukti?" tulis warganet.
"La kalo gak korupsi ngapain takut pak??" timpal warganet lainnya.
Achmad Husein pun kemudian memberikan klarifkasi terkait pernyataannya yang menjadi viral tersebut.
Dia mengatakan bahwa cuplikan video yang menampilkan dirinya saat memberikan pernyataan mengenai OTT KPK itu tidak lengkap.
"Cuplikan video yang viral di media sosial itu tidak lengkap, sehingga saya perlu lakukan klarifikasi," kata Achmad Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (14/11/2021), dikutip dari Kompas.tv.
Orang nomor satu di Banyumas itu menjelaskan bahwa cuplikan video tersebut merupakan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, bukan ranah penindakan.
"Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya, ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepala daerah," ujar Achmad Husein.
Baca: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Baca: Viral Video Ratusan Driver Ojol Geruduk Restoran Mie Gacoan Kotabaru di Jogja
Padahal, lanjut Achmad Husein, bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya.
Achmad Husein berujar, belum tentu dengan di-OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik.
"Serta yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja, sehingga diteruskan," kata Achmad Husein.
Dia menjelaskan, jika dilihat kemajuan kabupaten yang pernah terkena OTT hampir pasti lambat karena semua ketakutan berinovasi, suasana pasti mencekam, dan ketakutan walaupun tidak ada lagi korupsi.
"Oleh karena itu, saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara, kalau perlu lima kali lipat, sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi," ujarnya.
"Toh untuk OTT, sekarang KPK dengan alat yang canggih, (dalam) satu hari mau OTT lima bupati juga bisa."