Fadli Zon menilai tindakan Risma di depan umum sudah melebihi batas.
Ia beranggapan, sebuah masalah tak akan selesai dengan cara meluapkan amarah.
Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter-nya,@FadliZon, Minggu (3/10/2021).
"Perilaku marah-marah di depan publik dengan kekerasan verbal ini sudah melampaui batas, juga tak selesaikan masalah," tulis dia.
Kemudian, Fadli Zon juga menyarankan Risma untuk segera menjalani terapi.
Hal itu disinyalir dapat melatih seseorang dalam mengontrol emosi amarah.
"Sebaiknya segera ikut terapi “anger management” (manajemen kemarahan)," imbuh politisi Gerindra itu.
Selain Fadli Zon, komentar terhadap tindakan Risma juga datang dari Gubernur Gorontalo sendiri, Rusli Habibie.
Dirinya mengaku kecewa atas sikap Mensos Risma yang memarahi pegawainya.
Bahkan, Rusli menilai perilaku Risma tidak patut dilakukan oleh seseorang berpredikat menteri.
"Jadi sangat tidak patut dilakukan oleh seorang ibu yang berpredikat Menteri Sosial."
"Datang menunjuk-nunjuk seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pegawai rendahan yang mereka hanya mengharapkan berapa untuk tiap bulan," kata Rusli, diberitakan Tribunnews.com, Minggu (3/10/2021).
Gubernur Gorontalo ini mengatakan, apabila egawainya salah, lebih baik Mensos Risma memberikan pengarahan ketimbang harus memarahinya.
"Kalau memang salah, sebaiknya dibetulkan dan diarahkan, bukan berdiri langsung menunjuk suruh keluar."
"Ini kan sikap yang sangat saya sayangkan dari seorang menteri," ujarnya.
Baca: Risma Marah ke Pendamping PKH, Kini Sudah Minta Maaf, Gubernur Gorontalo : Pertama dan Terakhir
Baca: Gubernur Gorontalo Minta Petugas PKH Memaafkan Risma: Mungkin Bu Menteri Lagi Capek, Jadi Bisa Kesal
Dikutip Kompas TV, video Mensos Risma sedang marah-marah ketika rapat, viral dan menuai sorotan publik.
Amarah Risma diluapkan saat membahas distribusi bansos bersama sejumlah pejabat di Gorontalo, Kamis (30/9/2021).
Hal itu dipicu karena perbedaan laporan mengenai data Program Keluarga Harapan (PKH) Gorontalo dengan yang disampaikan pejabat Kemensos.
Emosi Risma semakin memuncak karena ada data penerima PKH yang dicoret sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena saldo rekeningnya 0 rupiah.
Pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat itu mengatakan, pihaknya tidak pernah mencoret data KPM PKH.
Risma yang berada di ruangan sama, sontak langsung memarahi petugas PKH Gorontalo yang juga ikut dalam rapat tersebut.