Dapat Persetujuan dari Jokowi, Kapolri Akan Rekrut 56 Pegawai KPK ke Bareskrim

Sebanyak 56 pegawak KPK itu akan direkrut menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Listyo singit mengaku sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal rencana tersbut.

Hal ini dikatakannya dalam konferensi pers pada Selasa (28/9/2021).

"Kami berkirim surat untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kami tarik dan kami rekrut menjadi ASN Polri," kata Listyo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menggelar konferensi pers seudai melakukan pertemuan di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2021). Dalam kunjungannya Kapolri kali ini merupakan bentuk silaturahmi antara Polri dengan ormas-ormas islam yang ada dan mampu bersinergi untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (Tribunnews/Jeprima)

Ia menilai, kontribusi 56 pegawai KPK itu dibutuhkan oleh Polri guna mengemban tugas di Bareskrim.

Khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Kapolri berujar, Presiden telah membalas suratnya dan menyetujui usulan tersebut.

Jokowi meminta Polri untuk menindaklanjuti usulan tersebut ke BKN dan Kementerian PN-RB.

"Tanggal 27 kami mendapatkan jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg (Pratikno) secara tertulis, pada prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," ucapnya.

Pengarahan Presiden Jokowi kepada kepala daerah se-Indonesia, secara virtual, dari Istana Negara, Jakarta, Senin (17/05/2021). (BPMI Setpres/Lukas)

Sementara itu Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan bahwa Jokowi mengutamakan kesopanan daman ketatanegaraan dengan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MAS) terkait hal ini.

"Jadi Presiden, beliau mengatakan, saya menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan.

Jadi beliau menghormati putusan yang diambil oleh MK maupun oleh MA," kata Fadjroel di Istana, Selasa (28/9/2021) seperti dikutip dari Kompas.com.

Fadjroel mengatakan bahwa Jokowi mengetahui jika KPK merupakan lembaga independen.

Meski berada dalam rumpun eksekutif, lembaga antirasuah itu memiliki wewenang sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK (KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

Independensi serupa juga dimiliki oleh berbagai lembaga negara lainnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Mereka lembaga otonom dan berhak melaksanakan aktivitas sesuai dengan wewenang  mereka yang diberikan oleh UU," ucap Fadjroel.

Diketahui para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan diberhentikan mulai tanggal 30 September 2021.

Banyak yang menyoroti tanggal ini lantaran identik dengan pwristiwa kelam bangsa Indonesia, G30S/PKI.