Pembangunan akan tetap dilakukan meski Indonesia masih harus menghadapi pandemi Covid-19.
"Agenda untuk ibu kota baru ini tetap dalam rencana," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (27/9/2021).
Jokowi mengungkapkan, pembangunan ibu kota baru kini memasuki tahap pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan ibu kota baru harus didahului dengan adanya infrastruktur agar bisa mempermudah membawa logistik.
"Karena untuk membangun ibu kota baru itu infrastruktur menuju ke sana dulu. Untuk nanti membawa logistik," imbuh Jokowi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan pembangunan ibu kota negara tidak akan terjadi dalam waktu singkat.
Berdasarkan master plan Bappenas, pembangunan diperkirakan akan memakan waktu selama 15-20 tahun.
"Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara dalam waktu dua tiga tahun. Di dalam master plan Bappenas yang sudah selesai, itu diperkirakan 15-20 tahun," terang Suharso.
Baca: Tinjau Lokasi di Kalimantan Timur, Jokowi: Agenda Ibu Kota Baru Tetap dalam Rencana
Baca: Kabupaten Penajam Paser Utara
Seperti diketahui, rancangan undang-undang ibu kota negara telah masuk dalam Program Legislasi Nasional, Prolegnas 2021.
Namun, Jokowi masih belum mengirim Surat Presiden soal ibu kota baru ini.
Alhasil, DPR belum bisa memulai pembahasan payung hukum ibu kota negara.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang merencanakan anggaran besar demi pemindahan ibu kota negara.
Menurut Emil, saat ini negara sedang mengalami tekanan kondisi keuangan.
Emil merasa keuangan Indonesia tak tersedia begitu banyak.
Dirinya juga menilai, pengeluaran untuk pembangunan ibu kota baru akan mempersulit pengelolaan keuangan negara.
"Pengeluaran untuk ibu kota negara berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara," ungkap Emil.
Di lain pihak, Pengamat Ekonomi INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai untuk saat ini seharusnya pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi.
Dengan demikian, ekonomi negara bisa kembali ke posisi optimal.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat serta mengentaskan kemiskinan.
"Fokus pemerintah harusnya supaya ekonomi kita kembali ke posisi yang optimal. Kemudian juga membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan," tutur Ahmad.
SIMAK ARTIKEL SEPUTAR PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU DI SINI