Burhanuddin Harahap

TRIBUNNEWSWIKI.COM- Burhanuddin Harahap merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-9.

Ia adalah keturunan Sultan Aru Barumun, yaitu Aminuddin Harahap dengan gelar Baginda Pamenang, di wilayah Pasir Pangaraian, Rokan Hulu.

Ayahnya bernama Junus Harahap dan merupakan seorang jaksa di Medan, Sumatera Utara.

Ia menempun dipididikan di AMS A-II Yogyakarta dan Rechtshogeschool te Batavia.

Kemudian, Burhanuddin Harahap melanjutkan studinya di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Setelah lulus, ia bergabung dengan Partai Masyumi pada tahun 1964 dan diangkat menjadi Ketua Fraksi Masyumi di DPRS RI.

Burhanuddin Harahap meninggal dunia di RS Jantung Harapan Kita dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. (1) 

Baca: Muhammad Arief

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan penganti kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada presiden.

Pada 29 Juli 1955, Wakil Presiden Mohammad Hatta mencalonkan tiga nama formatur kabinet baru, yakni Wilopo, Sukiman, dan Asaat.

Namun, tiga calon tersebut sepakat bahwa yang layak menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan adalah Moh. Hatta.

Karena saat itu Moh.Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden, ia menunjuk Baharuddin Harahap untuk membentuk kabinet.

Alasan dia menunjuk Baharuddin Harapan sebagai formatur kabinet ini adalah karena Baharuddin Harahap adalah salah satu anggota yang tergabung dalam Partai Masyumi.

Semasa itu, Partai Masyumi merupakan salah satu partai Islam yang berpengaruh pada tingkat pemerintah.

Pemilihan formatur kabinet baru ini membutuhkan waktu yang lama dan melalui proses perdebatan yang panjang untuk memustuskan kabinet yang layak menjadi formatur kabinet baru.

Pada akhirnya, Moh. Hatta memutuskan untuk memilih Burhanuddin Harapan.

Sebelumnnya, Burhanuddin Harahap sempat menolak permintaan itu  lantaran merasa tidak siap menghadapi permasalahan perekonomian, ketahanan, dan keamanan yang saat itu sedang melanda.

Namun, usulan Moh. Hatta ini diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Masyumi.

Dengan perasaan ragu yang dirasakan, Burhanuddin pun akhirnya bersedia menerima amanat dari Moh. Hatta.

Tanggal 12 Agustus 1955 resmi dibentuk Kabinet Burhanuddin Harahap. (2) 

Baca: Wikana

1. Menteri Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung

2. Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo

3. Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap

4. Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata

5. Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur

6. Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo

7. Menteri Perekonomian: I.J. Kasimo

8. Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan

9. Menteri Perhubungan: H. Laoh

10. Menteri Muda Perhubungan: Asraruddin

11. Menteri Pekerjaan Umum: Pandji Suroso

12. Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana

13. Menteri Sosial: Sudibjo

14. Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan: R.M. Suwandi

15. Menteri Agama: Mohammad Iljas

16. Menteri Kesehatan: J. Leimena

17. Menteri Agraria: Gunawan

18. Menteri Negara: Abdul Hakim

19. Menteri Negara: Sutomo

20. Menteri Negara: Gumala Adjaib Nur. (2)

Baca: Dr. Soebandrio

- Mengembalikan kewibawaan moril pemerintah, contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

- Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru.

- Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.

- Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.

- Memberantas korupsi.

- Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

- Memperkembangkan politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. (2) (3) 

Baca: Ahmad Yani

- Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)

- Partai Indonesia Raya

- Partai Syarikat Islam Indonesia Demokrat Nahdlatul Ulama (NU)

- Partai Sosialis Indonesia

- Partai Katolik Republik Indonesia

- Partai Buruh

- Partai Rakyat Nasional

- Partai Republik Indonesia Raya

- Partai Rakyat Indonesia

- Partai Kristen Indonesia Independen. (2)

Baca: Soekarni

- Berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955.

- Pembubaran uni Indonesia-Belanda yang disetujui Sultan Hamid II selaku ketua Republik Indonesia Serikat.

- Pemberantasan korupsi, sehingga puluhan pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut banyak ditangkap oleh polisi militer.

- Terkabulnya tuntutan Aceh untuk jadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian Utara.

- Berdirinya USU di Aceh dan Sumut sebagai lembaga pendidikan.

Kabinet Burhanuddin Harahap pun resmi bubar pada tanggal 3 Maret 1956, karena tugas-tugasnya telah tercapai dan selesai. (2)

Baca: Letnan Kolonel Untung