Pemerintah akan melakukan evaluasi PPKM di Jawa-Bali setiap satu minggu sekali dan setiap dua minggu sekali di luar Jawa-Bali.
Pada periode PPKM sebelumnya pemerintah melakukan pelonggaran di berbagai sektor kegiatan.
Sebagai contoh, bioskop dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen pada kota-kota PPKM level 3 dan 2.
Lalu, perluasan pembukaan lokasi wisata di berbagai kota dengan penerapan protokol kesehatan, hingga penerapan ganjil-genap pada daerah-daerah wisata.
Hal tersebut dilakukan lantaran pemerintah menilai situasi Covid-19 sudah menunjukkan perbaikan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, perbaikan situasi pandemi ditandai dengan berkurangnya kabupaten/kota yang berstatus level 4 dalam pelaksanaan PPKM.
"Dari 11 kota/kabupaten level 4 pada minggu yang lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kota/kabupaten," kata Luhut dalam konferensi pers Senin (13/9/2021) malam, dikutip dari Kompas.com.
Perkembangan kasus Covid-19 pun terus menunjukkan perbaikan signifikan, tercermin dari menurunnya kasus konfirmasi Covid-19 nasional hingga 93,9 persen
Tercatat kasus Covid-19 di Jawa-Bali turun hingga 96 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu.
Kemudian, jumlah kasus aktif juga sudah turun di bawah 100.000 kasus.
Luhut mengatakan, pesatnya perbaikan situasi pandemi di Jawa-Bali menyebabkan penurunan level PPKM lebih cepat dibandingkan perkiraan pemerintah.
Hanya saja, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan vaksinasi, implementasi PeduliLindungi, dan lemahnya protokol kesehatan.
Alhasil, tak tertutup kemungkinan adanya potensi pandemi gelombang berikutnya.
"Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan PeduliLindungi," ucap Luhut.
Baca: Bioskop Sudah Boleh Beroperasi di Masa PPKM, APPBI Sebut Tidak Memberikan Dampak Signifikan
Baca: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Berikut Daftar Aktivitas yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi
Terkait situasi ini, Presiden Joko Widodo berulang kali mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati.
"Kita memang harus mulai belajar hidup berdampingan dengan Covid-19 karena memang Covid ini tidak akan hilang secara total dari negara kita," kata Jokowi saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar, Aceh, Kamis (16/9/2021).
Jokowi mengatakan, PPKM level 1-4 bertujuan untuk menjalankan kebijakan sesuai kondisi terkini pandemi Covid-19.
Dirinya menegaskan, kesehatan masih tetap yang utama meski perekonomian sangat penting.
Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pihak tetap patuh pada protokol kesehatan meski PPKM dilonggarkan.
"Pemberlakuan PPKM dengan kriteria level 1 sampai dengan 4 dimaksudkan agar gas dan rem sesuai kondisi terkini (Covid-19)," kata Jokowi, Rabu (15/9/2021).
"Pemerintah melakukan sejumlah uji coba dan membolehkan buka dengan aturan dan protokol yang ketat. Artinya kesehatan adalah yang utama. Namun, ekonomi juga sangat penting," lanjutnya.
Namun demikian, penularan virus corona masih terjadi di Indonesia.
Pasalnya, jumlah pasien Covid-19 masih bertambah ribuan orang tiap hari.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan adanya penambahan 2.234 kasus baru Covid-19 pada Minggu (19/9/2021).
Dengan demikian, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air total mencapai 4.190.763.
Penambahan kasus baru tersebar di 33 provinsi, dengan capaian tertinggi ada di Jawa Timur sebanyak 234 kasus.
Adapun jumlah kasus aktif mencapai 60.969 kasus.
Lalu, ada penambahan 6.186 kasus sembuh Covid-19, sehingga total kasus sembuh kini 3.989.326 orang.
Adapiun kasus kematian bertambah 145 orang, sehingga total pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu 140.468 jiwa.
Di sisi lain, Menko Luhut menyampaikan bahwa PPKM akan terus diberlakukan selama pandemi Covid-19 masih terjadi.
Sebab, gelombang kasus infeksi Covid-19 berpotensi terjadi kembali bila PPKM dihentikan atau ditiadakan.
"Jadi, PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor. Kalau dilepas, tidak dikendalikan, terus bisa ada gelombang (penularan Covid-19) berikutnya," kata Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali.
"Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara. Kita tak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan di berbagai negara lain," imbuhnya.
SIMAK ARTIKEL SEPUTAR PPKM DI SINI