Informasi Awal
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ali Moertopo merupakan tokoh intelijen dan politikus Indonesia yang berperan penting di masa Orde Baru.
Ali Moertopo lahir di Blora, Jawa Tengah pada 23 September 1924.
Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Ali bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 1945.
Awalnya ia bergabung dengan pasukan Banteng Raider, yakni pasukan yang menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam.
Setelah itu, Ali Moertopo ditugaskan di Kodam Diponegoro.
Ia menjadi salah satu orang yang mendukung Letnan Kolonel Soeharto hingga akhirya Soeharto berhasil menjadi Pangdam Diponegoro.
Sebagai tanda terima kasihnya, Soeharto mengangkat Ali Moertopo sebagai Asisten Teritorial. (1)
Baca: Njoto
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Di Indonesia pada saat itu terjadi sebuah gerakan daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Untuk mengatasi gerakan itu, pemerintah mengirimkan pasukan ABRI ke Sumatera, tempat di mana gerakan itu berada.
Kemudian pada 1959, Ali Moertopo dikirim ke Sumatera dan ia menjabat sebagai Kepala Staf Resimen II dengan Yoga Sugama sebagai Komandan Resimennya.
Setelah PRRI kalah, ia kembali ke Jawa Tengah dan melanjutkan kembali tugasnya di Kodam Diponegoro. (2)
Baca: Letjen S. Parman
Peran Ali di Orde Baru
Di masa Orde Baru Ali Moertopo berperan besar dalam modernisasi intelijen Indonesia.
Ia sangat aktif dalam operasi-operasi intelijen dengan nama Operasi Khusu (Opsus).
Melalui Opsus ini Ali Moertopo menghancurkan lawan-lawan politik di masa pemerintahan Soeharto.
Selain itu, pada 1968 ia berhasil menggabungkan menggabungkan partai-partai politik yang ada di Indonesia menjadi beberapa partai saja.
Hal ini dilakukan agar ia mudah dalam mengendalikannya.
Penggabungan itu selesai pada 1973 dengan nama-nama partai seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia.
Pada tahun 1971, Ali menjadi salah seorang pendiri CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang menjadi lembaga penelitian kebijakan pemerintahan.
Kemudian tahun 1972, ia menerbitkan hasil tulisannya yang berjudul "Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun" yang selanjutnya dijadikan MPR sebagai strategi Pembangunan Jangka Panjang (PJP). (1)
Baca: Letjen TNI Muhammad Herindra
Riwayat Karier
1. Deputi Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (1969-1974)
2. Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (1974-1978)
3. Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan III (1978-1983)
4. Menteri Penerangan dalam kabinet Pembangunan III masa kerja 29 Maret 1978-19 Maret 1983 (1)