Informasi Awal
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Politbiro merupakan organisasi eksekutif untuk beberapa partai politik, terutama partai komunis.
Negara-negara yang menganut paham Marxisme-Leninisme menganggap partai adalah garda depan rakyat.
Oleh karenanya partai ini biasanya memiliki kuasa untuk mengendalikan negara.
Seperti halnya para pejabat partai yang ada di dalam politbiro, mereka biasanya memiliki kekuasaan meski dirinya tidak merangkap sebagai pejabat pemerintah.
Misalnya saja yang terjadi di Uni Soviet pada zaman dahulu, orang yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet tidak harus memiliki jabatan kenegaraan seperti presiden atau perdana menteri untuk mengendalikan secara efektif sistem pemerintahannya.
Melainkan partai itu sendiri yang nantinya mengatur anggota-anggotanya itu untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan.
Bahkan seseorang yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai pun bisa menjadi Kepala Pemerintahan (Presiden).
Hal ini terjadi pada Mikhail Gorbachev, dahulu dirinya adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis, dan kemudian diberi kuasa untuk memimpin negara. (1)
Baca: Komunis
Sejarah
Politbiro dibentuk oleh Komite Sentral Partai Bolshevik di Rusia pada Oktober 1917.
Hal ini dilakukan untuk memberikan kepemimpinan yang berkesinambungan dan fleksibel dalam pemberontakan tahun itu.
Beberapa anggota Politbiro yang menonjol ketika awal berdiri seperti, Vladimir Lenin, Stalin dan juga Leon Trotsky.
Setelah revolusi Bolshevik berhasil, Politbiro itu dibubarkan.
Baca: Leninisme
Kemudian ketika kongres Partai ke-8, Komite Sentral untuk memilih Politbiro baru yang terdiri dari lima orang dari jajarannya.
Adapun peran formalnya adalah memutuskan pertanyaan yang terlalu mendesak untuk menunggu pertimbangan Komite Sentral.
Anggota Politbiro yang paling berpengaruh kala itu Stalin, terlebih setelah meninggalnya Lenin.
Ketika terjadinya perebutan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan Uni Soviet, Stalin yang berhasil mengendalikan Politbiro dengan mudah menjalankan dominasinya dan bisa memenangkan perebutan kekuasaan. (2)