Front Demokrasi Rakyat (FDR)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Front Demokrasi Rakyat atau disingkat FDR adalah sebuah front persatuan partai-partai dan organisasi sayap kiri yang pernah ada dalam sejarah singkat Indonesia yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin.

FDR didirikan pada Februari 1948, partai yang termasuk dalam FDR, yaitu:

- Partai Komunis Indonesia Partai Sosialis

- Partai Buruh Indonesia SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia)

- Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). (1) 

Baca: Partai Komunis Indonesia (PKI)

FDR yang dipimpin oleh Amir ini bergabung dengan Muso untuk menggulingkan Pemerintah Indonesia, dan ingin menggantikan dasar negara Indonesia dengan ideologi Komunis.

Sejak berlangsungnya FDR ini, terjadi Peristiwa Madiun pada tahun 1948, yang diakibatkan oleh para komunis dari PKI.

Amir adalah salah satu tokoh yang ikut tertangkap bersama beberapa teman lainnya.

Pada 19 Desember 1948, Amir ditemukan tewas akibat tertembak oleh salah satu polisi militer saat tengah malam. (2) 

Baca: Presidium

Kabinet Amir II merupakan kabinet lanjutan yang masih dipimpin oleh Amir Sjarifuddin pada periode 11 November 1947 hingga 29 Januari 1948.

Kabinet Amir II ini menjadi kabinet keenam yang terbentuk dan merupakan hasil dari perombakan untuk memungkinkan masuknya kembali Partai Masyumi.

Pergantian Kabinet Amir II dipengaruhi adanya pertentangan dari partai Masyumi dan PNI.

Dibentuknya kembali Kabinet Amir II, yang merupakan salah satu tujuan dari pemerintah untuk memperkuat kabinet mereka agar mampu menghadapi perundingan dengan Belanda.

Namun, setelah Kabinet Amir mengalami pergolakan dalam Perjanjian Renville, para partai politik pun kembali menentang.

Masyumi merupakan partai utama yang mendukung kabinet Amir. Namun sejak kejadian tersebut, partai Masyumi menarik kembali menteri-menteri mereka dari kabinet tersebut.

Hal ini dikarena Masyumi menggangap bahwa Amir dengan mudah menerima begitu saja ultimatum Belanda atas dasar 12 prinsip politik dan 6 tambahan dari KTN yang saat itu diberikan.

Yang dilakukan Masyumi ini mendapatkan dukungan dari PNI.

PNI juga menuntut supaya Kabinet Amir mau menyerahkan mandat mereka kepada Presiden.

PNI turut menolak adanya Persetujuan Renville, karena hasil dari persetujuan itu dianggap tidak akan berhasil untuk mempertahankan dan tidak menjamin kelanjutan serta kedudukan Republik Indonesia.

Penolakan dari Masyumi dan PNI lantas membuat Kabinet Amir hanya didukung oleh Sayap Kiri saja, golongan para komunis.

Lantas pada 23 januari 1949, Kabinet Amir II memutuskan untuk mengembalikan mandatnya kepada presiden dan Kabinet Amir II resmi diberhentikan. (2)

Baca: Komunis

Para menteri yang menjabat pada masa Kabinet Amir II, yaitu:

- Menteri Keuangan: A.A Maramis

- Menteri Muda Keuangan: Ong Eng Die

- Menteri Pertahanan: Amir Sjarifuddin

- Menteri Muda Pertahanan: Arudji Kartawinata

- Menteri Luar Negeri: Agus Salim

- Menteri Muda Luar Negeri: Tamsil

- Menteri Kehakiman: Susanto Tirtoprodjo

- Menteri Muda Kehakiman: Kasman Singodimedjo

- Menteri Penerangan: Sjahbudin Latif

- Menteri Muda Penerangan: Setiadi

- Menteri Pengajaran: Ali Sastroamidjojo

- Menteri Dalam Negeri: Mohammad Roem (berhenti 22 Januari 1948)

- Menteri Muda Dalam Negeri: Abdul Madjid Djojohadiningrat

- Menteri Kesehatan: J. Leimena

- Menteri Muda Kesehatan: Satrio Menteri Sosial: Suprodjo. dll. (2)

Baca: Tentara Nasional Indonesia (TNI)