Negara Madura (RIS)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Negara Madura merupakan suatu negara yang didirikan pada tanggal 23 Januari 1948 atas rekayasa Van der Plas.

Van der Plas sendiri merupakan seorang Gubernur Belanda di Jawa Timur kala itu sekaligus sebagai tangan kanan H.J. van Mook.

Negara Madura memiliki wilayah yang meliputi Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Pada bulan Desember 1947 di Jakarta, komite serikat mulai dibentuk yang aggotanya meliputi para wakil negara bagian dan tokoh politik untuk membentuk Negara Indonesia Serikat.

Tanggal 14 Januari 1948, Residen Madura mengundang para tokoh masyarakat agar membicarakan dan membentuk Komite Penentuan kedudukan Madura.

Komite ini sendiri memiliki anggota sebanyak 11 orang dengan R.A.A. Tjakraningrat dipilih menjadi penasihat. (1) (2)

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional : Republik Indonesia Serikat

Baca: HJ Van Mook

Komite yang dibentuk tersebut memiliki fungsi untuk membentuk Negara Indonesia Serikat.

Maka dari itu, perwakilan yang hadir diminta untuk membahas hal tersebut dengan rakyat di daerahnya masing-masing.

Pada 16 Januari 1948, didirikanlah Komite Penentuan Kedudukan Madura sebagai upaya menindaklanjuti keputusan sebelumnya.

Kedudukan Madura ini melahirkan resolusi yang berisi:

• Memenuhi resolusi yang diterima Rakyat Madura pada 23 Januari 1948.

• Negara Madura meliputi Pulau Madura dan pulau sekitarnya.

• Mengakui Raden Ario Tumenggung Tjakraningrat, Residen Madura sebagai Wali Negara Kedua

• Membentuk DPR Madura untuk mempersiapkan susunan ketatanegaraan Negara Madura. (2)

Baca: Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Baca: Kerusuhan Sambas

Pada 15 April 1948, diselenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Negara Madura, yang kemudian dilantik pada Juli 1948 di Pamekasan.

Kemudian, bagian eksekutif dilengkapi dengan pengangkatan Kepala Departemen dan Sekretaris Umum, yaitu

• Kepala Departemen Pemerintahan/Polisi dan Keamanan: R. T. Abdul Rachman

• Kepala Departemen Keuangan: W. Kemper

• Kepala Departemen Kemakmuran Lalu Lintas dan Pengairan: Ir. Srigati Santoso

• Kepala Departemen Kesehatan: Dr. Soeparno

• Kepala Departemen Pengajaran, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan: R. Abdul Mochni

• Kepala Departemen Kehakiman Sosial: Mr. Ahmad

• Kepala Departemen Agama: R. T. A. Notohadikoesoemo

• Sekretaris Umum: R. A. Roeslan Tjakraningrat. (1)

Setelah berdirinya Negara Madura, rakyat Madura pun melakukan penolakan dengan melancarkan berbagai macam aksi.

Penolakan tersebut diwujudkan dengan mendirikan organisasi gerakan perjuangan hingga dalam bentuk aksi massa secara besar-besaran.

Salah satu organisasi gerakan yang menolak keras berdirinya Negara Madura ialah Gerakan Perjuangan Madura.

Selain itu, ada pula organisasi lainnya seperti Panitia Perjuangan Madura yang didirikan pada 26 Februari 1948, terdiri dari putra-putra Madura yang bertempat di sejumlah wilayah di luar Madura.

Selanjutnya, perjuangan rakyat Madura yang menolak berdirinya Negara Madura dilancarkan dengan demonstrasi besar-besaran terutama ke gedung DPR.

Dalam proses pembubaran Negara Madura, dibentuklah Panitia Pelaksana Resolusi DPR Madura.

Demonstrasi besar tersebut akhirnya berhasil memaksa para wakil Negara Madura untuk meletakkan jabatan.

Penyerahan ini kemudian disusul dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Madura pada 15 Februari 1950.

Pada 19 Maret 1950, terciptalah Surat Keputusan Presiden RIS yang menetapkan daerah Madura sebagai Karesidenan dari Republik Indonesia. (2)

Baca: Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Baca: Organisasi Papua Merdeka (OPM)