Secara terang-terangan, Partai Demokrat ikut menyampaikan kritikan keras terkait pengecatan ulang pesawat kepresidenan tersebut.
Politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pihaknya melontarkan bukan hanya semata-mata lantaran persoalan warna.
Namun, jauh lebih substantif, ketika situasi objektif Indonesia sedang prihatin akibat kondisi pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan, dan keterbatasan anggaran.
"Bukan persoalan politik warna atau warna sebagai identitas politik"
"Namun pemerintah malah lebih memperhatikan dandanan atau sibuk bersolek."
"Sungguh tak punya sensitivitas dan empati dalam menilai situasi, dan tak punya kebijaksanaan dalam mengalokasikan anggaran."
"Buta mata dan buta hati, apalagi jika argumentasinya bahwa perubahan warna ini telah direncanakan sejak jauh-jauh hari, sejak 2019.
"Semakin menunjukkan kebodohan dan ketidakpekaan untuk memahami bahwa negara kita tengah mengalami krisis," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (4/8/2021), dikutip dari Warta Kota Live.
Baca: Sindiran Pedas Roy Suryo Saat Pesawat Kepresidenan Dicat Merah: Mobilnya Tidak Sekalian?
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat itu mengatakan, Indonesia sedang menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi.
Dirinya menyebutkan, manajemen dan pengelolaan pemerintahan mesti disesuaikan, termasuk dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran.
Tujuannya agar lebih cepat dalam mengonsolidasikan sumber daya keuangan dalam mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi.
"Namun yang dipertontonkan sungguh berbeda, malah mengalokasikan anggaran untuk pengecatan pesawat yang sama sekali tak ada pentingnya."
"Malah tak berhubungan sama sekali dengan upaya mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi."
"Memaksakan tetap menjalankan program yang disusun di waktu normal dalam situasi krisis, adalah bentuk kebodohan yang nyata."
"Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya patut dipertanyakan," tandas Kamhar.
Sebelumnya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, pesawat kepresidenan yang dicat ulang adalah pesawat BBJ2 alias Boeing Business Jet 2 tipe 737-800.
Pengecetan pesawat tersebut sudah direncanakan sejak 2019 lalu.
"Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ," kata Heru kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).
Hanya saja, pengecetan pesawat BBJ2 pada 2019 urung dilakukan karena belum masuk jadwal perawatan rutin.
Pesawat BBJ2 baru dicat ulang pada tahun ini bersamaan dengan jadwal perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik.
"Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," ujarnya.
Heru membantah tudingan bahwa pengecatan pesawat merupakan bentuk foya-foya keuangan negara.
Ia menegaskan, anggaran pengecatan pesawat telah dialokasikan dalam APBN.
Baca: Pesawat Kepresidenan Bakal Dicat Merah Putih, Politikus Demokrat: Entah Maksudnya Apa
Di sisi lain, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan refocusing anggaran APBN 2020-2021 untuk penanganan Covid-19, sesuai yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.
"Selain itu, proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri."
"Sehingga secara tidak langsung, mendukung industri penerbangan dalam negeri, yang terdampak pandemi," jelasnya.
Heru menambahkan, pengecatan pesawat BBJ 2 bernuansa merah putih dan memberikan kebanggan tersendiri bagi Indonesia.
"Diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara," harapnya.
Simak Artikel Seputar Polemik Pesawat Kepresidenan di Sini