Menko PMK Minta Beras untuk Penyaluran Bansos Berasal dari Petani Lokal, Bukan Impor

Penulis: Rakli Almughni
Editor: Archieva Prisyta
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 Kg selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memanfaatkan beras berasal dari petani lokal, bukan dari impor.

Muhadjir mengatakan hal tersebut akan membantu para petani yang juga terkena dampak pandemi Covid-19.

Selain membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi, adanya bansos beras dari Perum Bulog ini juga diharapkan dapat menyerap hasil produksi para petani beras lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan daya beli petani.

Muhadjir mengungkapkan hal tersebut saat mengecek pasokan beras di Gudang Bulog Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra), Klandasan Ilir, Kalimantan Timur, pada Senin (26/7/2021).

"Karena itu harga pembelian dari pihak yang punya otoritas saya minta juga betul-betul terkendali dengan baik. Jangan sampai merugikan petani," kata Muhadjir, seperti dikutip dari laman resmi kemenkopmk.go.id.

Muhadjir juga meminta kepada pihak Perum Bulog Wilayah Kaltimra agar tidak menggunakan beras impor untuk bansos.

Baca: Menko PMK Minta Pemda Habiskan Stok Vaksin Covid-19: Tidak Boleh Ada Vaksin Tertahan di Gudang

Baca: Muhadjir Effendy

Ilustrasi bulog (bulog.co.id)

Dalam pengecekannya di Gudang Bulog Wilayah Kaltimra, dia juga memastikan beras impor stok lama dipisahkan dan tidak digunakan.

"Tadi sudah saya lihat jadi beras impor yang sudah 2 sampai 3 tahun yang lalu, saya lihat ditaruh di tempat sendiri, dan yang akan digunakan untuk bansos ini adalah beras produksi lokal," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, kualitas beras yang akan disalurkan sebagai bansos harus sama dengan beras yang dikonsumsi sehari-hari.

Dia juga mengapresiasi Gudang Bulog Wilayah Kaltimra yang telah menggunakan beras kualitas medium untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.

"Yang saya lihat sekarang, di sini bagus, kualitasnya medium. Saya selalu pesan, apa yang kita berikan kepada warga masyarakat kita harus mau makan, kita harus doyan. Gak boleh apa yang kita tidak mau makan tapi diberikan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat," kata Menko PMK Muhadjir.

Sebagai informasi, di masa PPKM Level 4, pemerintah melalui Perum Bulog memberikan tambahan bantuan sosial berupa bantuan beras.

Perum Bulog Wilayah Kaltimra akan memberikan bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 111.536 KPM untuk Kalimantan Timur, dan 30.146 KPM untuk Kalimantan Utara, dengan bantuan beras 10 Kg.

Total bantuan beras yang sudah disalurkan sebanyak 2.123 KPM (1,9 persen) di Kalimantan Timur, dan 627 KPM (2,08 persen) di Kalimantan Utara.

Penyaluran bantuan beras ke KPM masih rendah.

Muhadjir berharap Perum Bulog bersama PT Pos sebagai transporter mempercepat proses penyaluran bantuan beras kepada KPM, dan sudah harus diterima KPM secepatnya pada masa PPKM ini.

Baca: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Baca: PPKM Level 4

Menko PMK Minta Pemda Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Muhadjir Effendy meminta kepada pemda untuk segera menghabiskan stok Vaksin Covid-19 yang ada di gudang untuk mempercepat proses vaksinasi tahap pertama.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat melakukan kunjungan kerja untuk mengecek ketersediaan vaksin Covid-19 di UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (26/7/2021).

Dilansir dari laman resmi kemenkopmk.go.id, dalam kunjungannya tersebut, Muhadjir Effendy mengecek masih terdapat stok vaksin untuk vaksinasi kedua.

Sementara, Muhadjir mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliaty bahwa jumlah vaksinasi di sana masih sangat rendah.

"Untuk proses vaksinasi tahap pertama baru sebanyak 21,3 persen dari total penduduk, dan untuk proses vaksinasi tahap kedua baru sekitar 10 persen," ujar Muhadjir.

Karena itu dia meminta kepada pihak Pemerintah Kota Balikpapan untuk mempercepat proses vaksinasi tahap satu dengan segera menghabiskan stok vaksin sebagaimana yang diperintahkan Presiden Joko Widodo.

"Jadi tidak boleh ada vaksin yang ngendon (tertahan) di gudang-gudang dengan alasannya untuk nanti untuk vaksin ke dua," ungkapnya.

"Vaksin kedua nanti kita akan atur lagi. Yang di sini segera digunakan. Tidak boleh ada vaksin tertahan di masing-masing gudang paling bawah," imbuhnya.

Baca: Vaksin Pfizer

Seorang pria warga negara asing (WNA) menerima suntikan vaksin Covid-19 AstraZeneca dalam sebuah kegiatan vaksinasi massal yang digelar di Denpasar, Bali, Senin (5/7/2021). Saat ini negara-negara di kawasan Asia Tenggara sedang berjibaku memerangi gelombang infeksi Covid-19 baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. (AFP/Sonny Tumbelaka)

Selain itu, Menko Muhadjir juga mengecek ketersediaan obat-obatan di gudang obat dan Puskesmas Sepinggan Baru.

Dalam pengecekannya itu, Muhadjir melihat stok obat untuk penanganan Covid-19 masih sangat kurang.

Dia mendapatkan laporan, jumlah obat antivirus Covid-19 ada yang hanya tinggal 80 tablet (Oseltamifir), dan tinggal 300 tablet (Fapiravir)

Muhadjir berujar akan melaporkan masalah kurangnya obat antivirus Covid-19 ke pusat supaya ada kepastian pasokan tambahan.

Menurutnya, saat ini kebutuhan obat antivirus itu menjadi hal yang sangat penting bagi mereka yang terpapar Covid-19 mulai dari mereka yang tanpa gejala, gejala ringan, sampai gejala berat.

Dia juga mendapatkan laporan bahwa pihak pemda sudah mengalokasikan APBD untuk menyediakan obat antivirus di puskesmas-puskesmas.

Akan tetapi, menurut dia, anggaran APBD akan sangat terbatas.

"Karena itu nanti kita akan bahas di tingkat pusat bagaimana mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan status kesehatan orang yang semulanya OTG ringan, menjadi sedang atau berat. Maka sebaiknya ada obat antivirus yang disediakan di puskesmas-puskesmas," pungkas Menko PMK Muhadjir Effendy.

Baca: Vaksin Sinovac

(tribunnewswiki.com/Rakli Almughni)

Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini



Penulis: Rakli Almughni
Editor: Archieva Prisyta
BERITA TERKAIT

Berita Populer