Luhut Diminta Jujur Sampaikan Kasus Covid-19, PKS: Jangan Asal Buat Presiden Senang

Sukamta mengatakan, Luhut selaku Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali harusnya bisa bersikap jujur soal kondisi pandemi Covid-19.

Menurutnya, Luhut harusnya membuat laporan sesuai fakta di lapangan.

Lebih lanjut Sukamta mengatakan, Luhut pun harus jujur mengenai keadaan covid-19 di Lapangan kepada Presiden Jokowi.

"Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali harus jujur menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai kondisi sesungguhnya di lapangan. Jangan membuat laporan yang isinya agar presiden senang. Padahal kondisi Indonesia tidak baik-baik saja," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).

Akibatnya, banyak masyarakat yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumah atau terlambat ditangani oleh rumah sakit.

(Humas Kemenko Maritim dan Investasi) (kompas.com)

Rumah sakit yang ada pun berada dalam kondisi kritis karena ruang intensive care unit (ICU) yang tidak mencukupi, kekurangan pasokan oksigen, serta tenaga kesehatannya terabatas.

"Lebih baik langkah-langkah penanganan secara strategis bukan seremonial. Langkah yang bisa dilakukan mulai dari penyiapan fasilitas kesehatan, optimalisasi nakes serta percepatan vaksinasi," kata Sukamta, dikutip dari Kompas.com.

Diberitakan sebelumnya, Luhut sempat mengeklaim kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini bisa dikendalikan.

"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (12/7/2021).

Baca: Menko PMK: Presiden Putuskan PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli 2021

Baca: PPKM Darurat

Namun, belakangan ia menyebut virus corona varian delta sulit dikendalikan.

"Saya mohon agar kita semua paham, varian Delta ini varian yang tidak mudah dikendalikan," ujar Luhut, Kamis (15/7/2021).

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus mencermati dampak kebijakan PPKM.

Dirinyapun menyinggung menganai dampak kebijakan PPKM Darurat ke ekonomi nasional.

Termasuk pertimbangan terkait untuk perpanjang atau tidak kebijakan tersebut.

"Kami ada tim juga yang amati sampai seberapa jauh kita boleh pergi (lakukan PPKM Darurat). Istilah saya, kalau membengkokkan sesuatu mesti ada batasnya, kalau bengkokan terus yah patah," ujar Luhut dalam konferensi pers, Kamis (15/7/2021).

Koordinator PPKM Darurat itu mengakui, semakin lama kebijakan ini berlanjut tentu akan menganggu perekonomian.

Petugas melakukan penyekatan mobilisasi masyarakat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jalan Lampiri, Jakarta Timur, Rabu (7/7/2021). Untuk mencegah kemacetan yang terjadi pada hari pertama hingga hari keempat pelaksanaan PPKM darurat di Jakarta, polisi mulai melakukan kanalisasi di pos penyekatan. Kanalisasi ini dilakukan dengan memisahkan kendaraan dan membaginya ke dalam beberapa jalur. Untuk tenaga kesehatan (nakes), ada jalur khusus. (Tribunnews/Herudin)

Oleh sebab itu, Luhut memastikan pemerintah sangat berhati-hati dan memperhitungkan dampak dari kebijakan PPKM Darurat.

"Jadi kami amati betul masalah ekonomi ini, jangan sampai kelamaan juga, malah buat mati (ekonomi). Kami sangat hati-hati melihat pertumbuhan ekonomi dan kami hitung sampai kapan kira-kira kami akan melakukan ini (PPKM Darurat)," jelas dia.