Luhut Binsar Pandjaitan akan Umumkan Keputusan Perpanjangan PPKM Beberapa Hari ke Depan

Sebab saat ini jajaran pemerintah masih mengevaluasi penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Lutuh pun akan mengumumkan keputusan terkait perpanjangan PPKM Darurat pada dua atau tiga hari ke depan.

"Kami akan laporkan kepada bapak Presiden dari saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Sabtu (17/7/2021)

Diketahui PPKM Darurat Jawa-Bali sudah berjalan sejak 3 Juli dan akan berakhir pada 20 Juli 2021.

Baca: Masih Tinggi, Update Corona Indonesia 17 Juli 2021 Bertambah 51.952 Kasus

Baca: Akses cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Penerima Bansos Tunai Rp 600 Ribu dan Beras 10 Kg

Luhut Binsar Panjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019). Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai Senin (21/10/2019), usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Luhut menjelaskan, menghadapi varian Delta Covid-19 tidak bisa dilakukan hanya dengan menambahkan fasilitas kesehatan semata.

Menurut dia, solusi terbaik dalam menghadapi pandemi ini adalah menjelankan protokol kesehatan yang ketat serta mempercepat program vaksinasi covid-19.

"Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali mengenai ini agar tercipta herd immunity," katanya.

Luhut pun memohon kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan selama periode PPKM Darurat.

"Saya mohon dengan sangat kerja sama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan ketentuan tambahan selama periode PPKM ini serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini," pungkasnya.

Baca: Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Saat Tegur Masyarakat dan Para Pedagang

Baca: Presiden Jokowi Soal Perpanjangan PPKM Darurat: ‘Hal yang Sangat Sensitif’

Penutupan jalan di tiga ring, di Kota Bandung dilakukan lebih awal dari biasanya untuk membatasi mobilitas masyarakat yang meningkat di masa penerapan PPKM Darurat. (Tribun Jabar/Nazmi Abdulrahman)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Mnko PMK) Muhadjir Effendy menyebut perpanjangan PPKM Darurat ini telah dipuutuskan oleh Presiden Jokowi.

Muhadjir mengatakan bahwa keputusan perpanjangan tersebut hampir pasti, sebelum nanti kemudian diumumkan secara resmi.

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli.

Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman pada Jumat (16/9/2021) seperti dikutip dari KompasTV.

Menurut Muhadjir, perpanjangan PPKM Mikro ini memiliki banyak risiko.

Baca: Menko PMK: Presiden Putuskan PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli 2021

Baca: Fotografer Pemenang Pulitzer Prize Tewas Saat Pertempuran Sengit Taliban di Afghanistan

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2020). (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda) (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

Oleh sebab itu ia meminta masyarakat agar disiplin menerapkan prokes sehingga bisa menekan penyebaran covid-19.

"Perpanjangan ini memang banyak risiko.

Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," katanya.

Ia juga menyebut di tengah PPKM Darurat ini semua pihak harus tetap saling membantu dan bergotong royong.

"Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat," katanya.

Baca: Satgas Covid-19 Nasional Sebut PPKM Darurat Diperpanjang, Penerapannya Lebih Ketat

Baca: Video Viral Relawan Covid-19 Joget di Dekat Pemakaman Buat Narasi Negatif, Polisi Bilang Begini

Petugas gabungan dari TNI dan Polri menjaga perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, di Jalan Kalimalang, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021). Petugas yang menjaga kawasan itu dengan kendaraan lapis baja jenis panser dan kendaraan taktis Barracuda meminta pengendara putar arah kembali ke wilayahnya saat pelaksanaan PPKM Darurat. (Warta Kota/Alex Suban)

Dikatakan Mijahidir, Presiden Jokowi telah memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya.

Kepada Menteri Sosial Trirismaharini, Jokowi meminta agar bantuan sosial (bansos) segera disalurkan kepada masyarakat terbampak.

Sementara kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Jokowi meminta agar percepatan vaksin terus dilakukan.

"Kemudian penyaluran Bansos yang dipercepat dan perbanyak, sebentar lagi digulirkan bantuan berupa beras untuk mereka-mereka yang terdampak ini di samping bansos-bansos yang sudah ada dan TNI Polri yang bertanggung jawab mendistribusikan ini," katanya seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Kemudian yang penting dan paling-paling penting patuhi Prokes dan itu tanggung jawab masyarakat.

Pemerintah engga akan berdaya kalau masyarakat tidak sadar, tidak memahami betapa super-super strategisnya Prokes," pungkasnya.