Sindiran tersebut terkait laporan Luhut ke Presiden Joko Widodo mengenai pelaksanaan PPKM Darurat.
Seperti diketahui, Luhut mengaku sudah melaporkan ke Jokowi bahwa penanganan Covid-19 melalui PPKM Darurat berjalan dengan baik.
Fadli Zon menyebut laporan Luhut ke Jokowi hanya untuk menghibur Presiden.
Menurutnya, seharusnya Jokowi sendiri yang memimpin pelaksanaan PPKM Darurat.
"Semua masih terkendali, Pak Presiden (Jokowi). Ada krisis di sana di sini, yes, tapi semua dapat diatasi dan tim bekerja dengan sangat kompak, baik dari daerah sampai pusat, saya kira cukup bagus," kata Luhut seperti dikutip dari Kompas.com.
Kementerian Kesehatan juga mendorong rumah sakit untuk melakukan konversi tempat tidur sebanyak 30 - 40 persen untuk pasien Covid-19.
"Dan TNI misalnya ada 310 tenda darurat yang kita gunakan, seperti di RSPAD itu akan digelar mulai hari ini dan terus ke depan," kata Luhut.
Sementara, kekurangan stok oksigen di sejumlah lokasi sudah diatasi.
Pemerintah juga menempuh opsi impor oksigen.
"Malah kita sudah ada yang mengimpor on going, dan mengenai botol-botol, itu sudah kami kerjakan dan sekaligus kita membangun distribusinya ini," ucapnya.
Baca: Covid-19 Varian Delta Merebak, 8 Negara Ini Malah Sudah Terapkan Aturan Bebas Masker
Baca: Cara Italia Atasi Covid-19, Dulu Terparah Kini Bebas Masker: Nyawa Lebih Penting daripada Ekonomi
Menanggapi hal tersebut, Fadli menilai hanya sebagai bentuk 'asal bapak senang (ABS)'.
"Asal Bapak Senang (ABS) adalah orkes lama utk menghibur Presiden.
Kini dimainkan lagi dg dirigen/konduktor yg berbeda.
Itulah kenapa sy usulkan Presiden langsung yg harusnya pimpin penanganan Covid 19 dlm situasi darurat ini." tulis Fadli Zon di akun Twitter.
Lonjakan kebutuhan oksigen terjadi setelah kasus Covid-19 di Indonesia meningkat.
Bahkan ada beberapa masyarakat yang nekat menimbun tabung oksigen padahal sedang tidak menghadapi situasi kritis atau merawat pasien Covid-19.
Menanggapi hal ini, pemerintah bakal bertindak tegas kepada para pelaku penimbunan tabung gas oksigen dan juga obat-obatan penting untuk perawatan Covid-19.
Hukuman menanti bagi mereka yang melanggar hukum dan mengeksploitasi masa darurat untuk kepentingan pribadi.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Luhut Binsar Pandjaitan memastikan hal tersebut.
Luhut bahkan meminta Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar mengawasi program percepatan pengadaan produk farmasi dan alat kesehatan pada masa PPKM Darurat.
Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan lebih rinci mengenai arahan Luhut terkait sanksi bagi penimbun oksigen.
“Distributor dan pelaku penimbun oksigen dan obat-obatan penting untuk perawatan Covid-19 adalah musuh masyarakat. Akan ada ganjarannya,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin (5/7/2021), seperti dikutip dari Kompas.com.
Karena itu, dia meminta masyarakat umum yang sedang tidak menghadapi situasi kritis atau merawat pasien Covid-19 untuk tidak menimbun oksigen.
Ia menegaskan bahwa penggunaan oksigen saat ini tengah diprioritaskan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia.
“Ini masa genting, bukan saatnya mengambil kesempatan pribadi. Sekali lagi, hukuman pasti menanti," tegasnya
"Saya ulangi lagi hukuman pasti menanti bagi mereka yang melanggar hukum dan mengeksploitasi masa darurat untuk kepentingan pribadi,” imbuhnya menegaskan.
Baca: Peringatan Kemenkes, Hampir Semua Kota di Pulau Jawa Ada Varian Corona Delta
Baca: Waspada, Berikut Ciri Tertular Corona Varian Delta dan Lokasi yang Harus Dihindari
Jodi menyebut, pemerintah menyadari ketersediaan oksigen terbatas.
Maka dari itu pemerintah akan terus mengusahakan dan mencari jumlah oksigen secara maksimal dengan berbagai cara baik di industri lokal maupun menyiapkan opsi impor oksigen.
“Saat ini keselamatan rakyat adalah hukum utama,” ujarnya.
Jodi meminta masyarakat untuk mendapatkan panduan praktis pertolongan pertama pada pasien yang kadar oksigen pada oximeternya di bawah 90 dari Kementerian Kesehatan dan para dokter atau perawat yang dikenal.
Selain itu, bisa juga lewat telemedis dan berbagai konten edukatif di bermacam saluran media sosial yang dapat dipelajari dan dipraktikkan agar pasien dapat segera mendapatkan pertolongan awal.
Sementara terkait kebutuhan jumlah obat-obatan dan alat farmasi yang meningkat selama PPKM Darurat, Jodi menjelaskan Kemenkes terus berkoordinasi dengan Kemenperin, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan POM untuk percepatan pemenuhan kebutuhan nasional melalui industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri pada masa PPKM Darurat.
SIMAK ARTIKEL SEPUTAR FADLI ZON DI SINI