Usulkan Anies untuk Me-lockdown Jakarta 2 Minggu, PKS: Terlambat Ambil Keputusan Bisa Berbahaya

Editor: Febri Ady Prasetyo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Satgas Covid-19 kembali melakukan penelusuran atau tracing dengan swab PCR kepada warga sekitar Taman Pintar Kayu Putih, Jakarta Timur, Selasa (8/6/2021). Sebelumnya satgas sudah melakukan tracing kepada 48 warga dengan hasil negatif, pihak Polsek Pulogadung juga telah melakukan vaksinasi Covid-19 kepada warga. Tracing terus ditingkatkan oleh pemerintah untuk mengetahui penyebaran Covid di antara warga dan antisipasi Covid-19 varian baru. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menganjurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengeluarkan kebijakan karantina atau lockdown di DKI Jakarta. 

Dia mengusulkan pemberlakuan lockdown selama 2 pekan dengan karena kasus meningkat dan menjadikan kasus Covid-19 di India sebagai contoh.

"Penanganan COVID mesti berbasis sains dan data faktual di lapangan. Dengan tren yang meningkat dan ada contoh kasus India, saya dukung usulan lockdown dua pekan untuk DKI Jakarta," kata Mardani kepada Tribunnews.com, Selasa (22/6/2021).

Dia menilai kebijakan "penarikan rem darurat" tidak akan mampu mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta. 

Menurutnya, penanganan Covid-19 akan jauh lebih efisien jika mobilitas warga harus dihentikan. 

"Ini sebenarnya sejak awal sudah diajukan Gubernur DKI waktu 2020. Tidak cukup cuma rem, tapi memang harus menghentikan mobilitas. Jauh lebih efisien dan ekonomis ke depannya jika kita bisa lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan," kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera (Tribunnews.com, Chaerul Umam)

Baca: Mardani Ali Sera

Baca: Dapat Izin dari BPOM, Obat Covid-19 Ivermectin akan Segera Beredar dengan Harga Rp 5.000 per Butir

Mardani mengimbau Anies untuk berani mengambil keputusan secepatnya.

Dia menilai jika keputusan terlambat diambil, akibatnya bisa fatal.

"Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya. Ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul," katanya.

Target vaksinasi ditingkatkan

Sementara itu, pemerintah akan meningkatkan jumlah vaksinasi Covid-19 harian mulai bulan Juli 2021.

Per hari ditargetkan ada sebanyak 1 juta dosis vaksin Covid-19 yang disuntikkan pada masyarakat.

Jumlah ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

"Bapak Presiden meminta agar kalau bisa awal bulan depan sudah dicapai satu juta. Dan tolong dipastikan digerakkan semua komponen baik itu komponen melalui vaksinasi pemerintah daerah maupun juga komponen vaksinasi melalui TNI dan Polri," tutur Meneteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6), dikutip dari Kontan. 

Baca: Heboh Truk Plat Merah jadi Angkutan Resmi Jenazah Covid-19, Ini Kata Pemprov DKI Jakarta

Baca: Covid-19 Tembus 2 Juta Kasus, Rekor Buruk Indonesia Jadi Sorotan Media Internasional 

Untuk mencapai target baru ini, Kementerian Kesehatan akan terus bekerja sama dan berkomunikasi dengan pihak TNI/Polri.

Sementara itu, target bulan ini, yakni 700.000 dosis per hari, sudah bisa dicapai.

Menkes Budi mengatakan pada hari Kamis pekan lalu, vaksinasi Covid-19 per hari telah mencapai 716.000 suntikan.

"Insya Allah kita percaya, kita yakin bahwa angka satu juta vaksinasi per hari kita bisa capai di awal bulan depan sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ujarnya.

Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan per 21 Juni 2021 pukul 12.00 WIB, laju vaksinasi secara nasional, yaitu total vaksinasi dosis pertama sebanyak 57,18 persen atau 23,07 juta penerima dan dosis kedua 30,34 persen atau 12,24 juta penerima.

Baca: Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Positif Terpapar Virus Corona

Adapun total target sasaran vaksinasi dari tenaga kesehatan, lansia dan petugas publik sebanyak 40,34 juta penerima.

(Tribunnewswiki/Tyo/Tribunnews/Vincentius Jyestha Candraditya)



Editor: Febri Ady Prasetyo

Berita Populer