Bahkan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemprov DIY merasa perlu izin dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pemerintah daerah hanya bisa sebatas memberikan usulan.
"Kalau tidak ada jalan keluar lain satu-satunya jalan ya PSBB.
Tetapi kita hanya mengusulkan, penentuannya tetap berada di pusat," kata Aji saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (22/6/2021) seperti dikutip dari Kompas.com.
Baca: Usulkan Anies untuk Me-lockdown Jakarta 2 Minggu, PKS: Terlambat Ambil Keputusan Bisa Berbahaya
Baca: Kasus Covid-19 di Yogyakarta Mengkhawatirkan, Sultan HB X: Kalau Gagal Terus Ya Lockdown
Pemerintah pusat yang akan menanggung pembiayaan selama lockdown atau PSBB.
Pembiayaan tersebut, kata Aji, berbeda dengan bantuan dalam Program Keluarga Harapan.
"PKH masih berjalan tetapi itukan untuk tidak mampu, bantuan sudah ada pos bantuannya.
Tetapi kalau PSBB kan semua orang harus dibiayai karena tidak boleh mobilisasi," sebut Aji.
Bentuk bantuan selama pengetatan kegiatan masyarakat itu juga harus berupa sembako agar tidak merepotkan warga yang dilarang beraktivitas di luar rumah.
Baca: Kasus Covid-19 di Indonesia Melonjak, Pemerintah Masih Enggan Terapkan Lockdown
Baca: Covid-19 Varian Alpha
Kasus covid-19 di DIY sepekan ini mengalami peningkatan signifikan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan belum akan menerapkan lockdown dalam waktu dekat.
Melansir pemberitaan Tribunnewswiki.com pada Sabtu (19/6/2021), ia sempat mengaku akan melakukan upaya lockdown, jika angka penyebaran covid-19 semakin tinggi.
Namun ditegaskannya, alasan DIY belum menerapkan lockdown lantaran pemerintah daerah tidak sanggup mengganti biaya hidup warga selama karantina wilayah.
Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama dirinya mengambil langkah untuk tidak melakukan lockdown di DIY.
Baca: Heboh Truk Plat Merah jadi Angkutan Resmi Jenazah Covid-19, Ini Kata Pemprov DKI Jakarta
Baca: Dapat Izin dari BPOM, Obat Covid-19 Ivermectin akan Segera Beredar dengan Harga Rp 5.000 per Butir
Keputusan tersebut ia ambil setelah melakukan rapat dengan para epidemiologi, rumah sakit, dan kepala daerah.
"Ya nggak to (lockdown). Nggak ada kalimat lockdown.
Saya nggak kuat suruh ngeragati (memodali kebutuhan) rakyat seluruh Yogyakarta," katanya ditemui setelah rapat di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (21/6/2021).
Disinggung soal pernyataan dirinya beberapa waktu lalu, ia menjelaskan bahwa hal itu merupakan pilihan terakhir.
"Itu pilihan terakhir (lockdown), tapi pemerintah tidak akan kuat," tambahnya.
Baca: Covid-19 Tembus 2 Juta Kasus, Rekor Buruk Indonesia Jadi Sorotan Media Internasional
Baca: Kapolri Akan Tutup Tempat yang Langgar Jam Operasional Selama PPKM Mikro
Sultan HB X sekarang sedang mengandalkan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro untuk membatasi mobilitas masyarakat.
Mengingat, konsekuensi lockdown sangat berat ditanggung oleh warga dan pemerintah.
"Karena pengertian lockdown totally close orang jualan nggak ada yang buka hanya apotek sama supermarket.
Lainnya tutup, pemerintah ganti rugi duit untuk beli makan, kalau kita nggak kuat," kata dia.
Simak artikel lainnya mengenai lockdown di sini