Hal ini dilakukan untuk menekan laju kasus Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan pemerintah akan kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.
“Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 (Juni) sampai 5 Juli, dua minggu ke depan,” ujarnya dalam keterangannya seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).
Namun, ada beberapa aturan baru dalam pelaksanaan PPKM Mikro kali ini.
Pemerintah membatasi jam operasional pusat perbelanjaan, mal, pasar, dan pusat perdagangan.
Baca: Kronologi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan Menurut Saksi Mata
Baca: PPKM Mikro Diperpanjang hingga 28 Juni 2021, WFO Dibatasi Maksimal 25 Persen Pegawai
Pembatasan jam operasional hanya diperolehkan hingga pukul 20.00 WIB atau pukul 8 malam.
Kapasitas pengunjung pun dibatasi maksimal 25 persen.
Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan sudah kembali berjalan normal.
Restoran pun diperbolehkan menerima pengunjung maksimal 50 persen.
Namun, mulai besok Selasa, (22/6/2021,) kapasitas pengunjung di tempat makan maupun restoran maksimal hanya 25 persen dari kapasitas normal.
Sementara itu, jam buka juga dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
Baca: Pemerintah Tingkatkan Target Vaksinasi Covid-19 Jadi 1 Juta Dosis per Hari Mulai Juli
Baca: 10 Juta Bahan Baku Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba di Indonesia, Akan Diproduksi oleh PT Bio Farma
Penguatan ketentuan PPKM Mikro ini, ujar Airlangga, akan dituangkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).
Berikut rincian penguatan PPKM Mikro tersebut:
Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan:
a. Zona Merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen;
b. Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen;
c. Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, saat WFH tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain; dan
d. Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).
Baca: PPKM Mikro Diperpanjang hingga 28 Juni 2021, WFO Dibatasi Maksimal 25 Persen Pegawai
Baca: Wahyu Agung