Para pesepeda yang selalu menggunakan jalur tersebut pun melayangkan kritikan keras.
Mereka mengaku pembongkaran jalur sepeda itu tak seharusnya dilakukan.
Salah satu pesepeda, Victor, mengatakan, pembongkaran jalur sepeda permanen jelas membuang anggaran.
Pasalnya, biaya pembuatan jalur sepeda itu tidak sedikit.
"Buang anggaran. Itu jadi pemborosan anggaran. Ini ide dengan dibuat jalur sepeda permanen sudah bagus sekali," ujar Victor saat ditemui di depan Mal Casblanca, Jakarta, Sabtu (19/6/2021).
Victor mengaku telah beberapa kali gowes dengan memanfaatkan fasilitas jalur sepeda permanen di sepanjang ruas Sudirman-Thamrin.
Menurut dia, pemerintah sudah memfasilitasi pesepeda agar lebih tertib saat gowes hingga tidak mengganggu pengendara lain.
"Saya kira saat ini sudah baik sekalis ada jalur sepeda permanen. Tidak perlu dibongkar. Para pesepeda pada tertib kok," ucap Victor.
Victor menilai keberadaan jalur sepeda permanen justru memudahkan kerja para petugas, baik Kepolisian maupun Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap para pesepeda.
"Ini lebih aman, dibandingkan dibuka atau tidak ada jalur khusus. Jadi tidak ada gangguan kendaraan terhadap para pesepeda," kata Victor.
Pesepeda lainnya, Budi juga mengaku tidak setuju jika jalur sepeda tersebut dibongkar.
Selain karena membuang uang rakyat, tidak adanya jalur sepeda permanen juga dikhawatirkan mengganggu mobil dan motor yang melintas bersamaan.
"Kalau tidak ada jalur itu, kita jalan di pinggir (sisi kiri jalan), kemudian motor juga sama khawatir jadi semerawut dan tidak tertib," ucap Budi.
Menurut Budi, persoalan saat ini yang belum selesai hanya soal dispensasi bagi pesepeda road bike boleh melintas di jalur kendaraan bermotor sejak pukul 05.00 hingga 06.30 WIB.
"Mungkin kalau mereka ikut menggunakan jalur sepeda permanen tidak ramai seperti yang diberitakan. Kalau ada dispensasi itu kan mereka seperti diistimewakan. Padahal kita sama tujuannya, olahraga," kata Budi.
Baca: DPR Minta Kapolri Kaji Ulang dan Bongkar Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin Jakarta
Baca: Jakarta Buka Jalur Sepeda Pop Up Bike Line, Motor Nekat Terobos Bakal Kena Denda Rp 500 Ribu
Sementara itu, Audi pesepeda lainnya juga tidak setuju.
Seharusnya kepolisian dapat duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kenapa sampai ada muncul isu mau dibongkar, itu dicari masalahnya. Dibicarakan sama-sama kemudian dicari solusinya. Saya pikir ini ada ini sudah baik, jangan dibongkar," kata Audi.