Giri mengatakan, Firli mungkin berpotensi tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Sebagai salah satu dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dalam rangka alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN), Giri punya alasan tersendiri kenapa bisa berkata demikian.
Diutarakannya, untuk mengawali cerita, Giri dan Firli pernah mengikuti tes serupa saat sama-sama mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK pada 2019 silam.
Dengan berpegang pada hasil tes tersebut, yang mana keduanya dinyatakan lulus, Giri pun meyakini bahwa Firli juga tidak akan lulus jika mengikuti TWK yang baru saja ia ikuti.
Untuk memperkuat pendapatnya, Giri mengaku bahwa dirinya dan Firli bahkan berada dalam satu kelompok diskusi ketika dulu menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK.
"Jadi, kami (saling) tahu bagaimana sikap (kami) dalam tes tersebut, dan kami sama-sama lulus tes kebangsaan, tes radikalisme," ungkap Giri saat menghadiri debat terbuka soal TWK pegawai KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/6/2021).
"Jadi kalau misalkan kami dites lagi, bisa jadi dua-duanya tidak lulus. Karena (sebelumnya) kami sama-sama lulus dites yang sama," tambahnya.
Menyambung perspektifnya, Giri juga menyinggung prestasi KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilainya turun drastis.
Menurut Giri, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia bahkan mengalami penurunan hingga tiga poin sehingga menjadi yang terburuk sepanjang era reformasi.
Baca: Ketua KPK Firli Bahuri Absen di Debat Terbuka soal TWK, Jubir: Harap Ciptakan Situasi yang Kondusif
Baca: ICW Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri, Polisi: Polri Sedang Fokus Tangani Pandemi, Jangan Buat Gaduh
"(IPK) Kita pernah turun pada 1997 ke 1998, di zaman Pak Harto. Artinya ini produk-produk pemberantasan korupsi termasuk pencegahan dan pendidikan, menurun tiga poin,” kata Giri, dikutip dari KompasTV.
“Dan ini tidak terlepas dari revisi UU KPK dan mungkin beberapa hal, polemik-polemik yang terjadi di KPK," tandasnya.
Sebelumnya, diketahui tak menghadiri undangan untuk melakukan debat terbuka soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Jumat (4/6/2021).
Undangan debat tersebut dikirimkan oleh Wawasan Kebangsaan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
Dalam undangan tersebut, Firli nantinya akan melakukan debat dengan Giri Suprapdiono.
Seperti yang diketahui, Giri Suprapdiono masuk dalam 51 pegawai KPK yang tidak dapat dibina.
Padahal dirinya dikenal mengajar wawasan kebangsaan dan materi integritas di Lemhanas, Sesko-AS, Kemhan, Sespim Polri, para pejabat eselon 1 dan para kepala daerah hingga menteri.
Firli tidak memenuhi undangan debat terbuka dengan Giri membahas polemik TWK.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, pihaknya mencoba memanggil peserta debat TWK pertama, yaitu Giri Suprapdiono.
Selanjutnya, memanggil untuk datang ke debat TWK karena sebelumnya surat sudah dikirimkan secara resmi ke KPK untuk mengundang Ketua KPK Firli Bahuri untuk bisa datang pada siang hari ini.
"Namun, tampaknya belum terlihat sosok Pak Firli di ruangan ini," kata Kurnia Ramadhana yang menjadi pembawa acara debat tersebut.
Kurnia pun selanjutnya memulai acara membahas masalah TWK tersebut dengan Giri.
Giri diketahui merupakan salah satu dari 75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan Ketua KPK Firli Bahuri tidak menghadiri undangan debat terbuka soal TWK dengan Giri Suprapdiono, Jumat.
"KPK benar menerima undangan debat terbuka Wawasan Kebangsaan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pada 3 Juni 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ali mengatakan lembaganya telah merespons surat tersebut bahwa Firli tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sesuai dengan undangan yang tercantum, lanjut dia, debat publik tersebut dilaksanakan di pelataran Gedung Merah Putih KPK yang merupakan area publik.
Namun, KPK menyayangkan acara debat tersebut kemudian dilakukan di ruang pers Gedung Merah Putih KPK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
"Kami berharap dukungan publik untuk menciptakan situasi yang kondusif demi kelancaran tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh KPK," ujar Ali.
Baca: Sosok Giri Suprapdiono, Direktur KPK Pengajar Wawasan Kebangsaan yang Tak Lolos TWK
Baca: Tanggapi Kasus 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Gak Ada Upaya Menyingkirkan