Harun Al Rasyid

TRIBUNNEWSWIKI.COM- Harun Al Rasyid adalah salah satu penyelidik di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Kepala Satuan Tugas Penyelidik, memimpin operasi tangkap (OTT) Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Harun Al Rasyid adalah satu di antara pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 2021.

Selain menjadi penyidik, Harun juga dikenal aktif sebagai Wakil Ketua Wadah Pengawai (WP) KPK. Ia mendampingi Yudi Purnomo Harahap.

Harun Al Rasyid pernah mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Pada saat itu, Harun lolos seleksi tahap pertama. (1) 

Baca: Abdul Rahman Lestaluhu

Harun Al Rasyid dan Novel Baswedan. Penyidik KPK yang tak lulus tes kebangsaan itu, Harun Al Rasyid membeberkan ada kekuatan besar terkait dengan Ketua KPK Firli Bahuri saat ini.

Harun membuat buku berjudul Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah.

Buku itu dibuat untuk syarat Kelulusan S3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (1)

Baca: On Joo Wan

Harun Al Rasyid mengakui kedekatannya dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Bahkan Harun sempat menagih utang budi sebab membantu Firli saat menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK.

Terdapat kekuatan besar di balik pimpinan KPK yang membuat 75 pegawai KPK tidak lulus TWK.

Harun selama menjadi penyidik KPK tidak pernah memiliki masalah dengan Firli Bahuri.

Harun sudah bekerja selama 16 tahun dan sering menemani Firli pada saat waktu luang. (2) 

Baca: Uhm Ki Joon

Ucapan Harun Al Rasyid dan Wakil Ketua KPK Berbeda, Najwa Shihab Kesal: Jadi Siapa yang Mengarang?

Harun Al Rasyid dan empat pegawai KPK yaitu Lakso Anindito, Hotman Tambunan, Yadyn, dan Novariza, pernah menggugat Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK.

Mereka telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan Pansus tersebut.

Namun diketahui pada akhirnya MK menolak permohonan uji materi tersebut.

Lima hakim yang menyatakan menolak permohonan pemohon.

Keputusan menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sah.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang yang dibentuk berdasarkan UU. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif. (2)

Baca: Achmad Faris Ardiansyah

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat memakai baju tahanan Bareskrim Polri. (Kompas TV)

Harun Al Rasyid yang merupakan penyelidik KPK pernah beberapa kali terlibat dalam aksi OTT KPK.

Termasuk satu di antara memimpin OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, pada Mei 2021.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan, dalam OTT tersebut, KPK menangkap 10 orang termasuk Novi. (2)

Baca: Alex Turner