Dari narasi yang beredar di media sosial, salah satu partai di Sukoharjo mengadakan acara halalbihalal dengan mengundang biduan.
Biduan tersebut datang dengan menggunakan pakaian seksi.
Foto-foto acara halalbihalal itu pun akhirnya viral dan dibanjiri komentar negatif dari warganet.
"Ini acara Halalbihalal Camat dan Lurah sekecamatan Sukoharjo dengan PAC& SATGAS PDIP Kecamatan Sukoharjo," tulis seorang warganet bernama Elyufial Dien di Facebook.
Warganet yang mengunggah foto itu kemudian mengatakan jika Bupati Sukoharjo sebelumnya telah mengimbau untuk tak mengadakan acara halalbihalal.
Imbuan tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800/2794/SJ, tentang pembatasan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan dan pelarangan open house/halalbihalal pada hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah/tahun 2021.
Namun ternyata beberapa camat dan lurah di Sukoharjo nekat mengadakan acara tersebut.
"Padahal Bupati telah mengimbau untuk tidak halalbihalal," lanjutnya.
Tangkapan layar foto acara halalbihalal itu kemudian dibagikan ulang oleh akun Twitter bernama @jowoshitpost, pada Minggu (23/5/2021).
Dalam foto dan video yang tersebar luas, nampak acara diisi oleh penyanyi dangdut.
Penyanyi itu tanpa masker, terlihat menari-menari sambil berkeliling di depan para undangan.
Banyak dari warganet yang kemudian menyalahkan pengundang acara.
Baca: Fakta Video Viral Ulang Tahun Khofifah: Undang Artis hingga Ungkap Acara Santunan
Baca: Acara Ulang Tahun Gubernur Jatim Berbuntut Panjang, Plh Sekdaprov : Saya yang Punya Inisiatif
Pasalnya, biduan yang hadir nampak mengenakan pakaian seksi padahal tema acara adalah halalbihalal.
Diketahui, acara halalbihalal tersebut diselenggarakan di PAC PDI Perjuangan Sukoharjo.
Acara itu dihadiri Camat dan Lurah se-Kecamatan Sukoharjo.
Ramainya foto-foto acara halalbihalal itu akhirnya membuat seorang pengamat politik turut angkat bicara.
Pengamat Politik dari Universitas Bangun Nusantara (Univet) Sukoharjo, Joko Suryono mengatakan, acara tersebut sebaiknya tidak terjadi.
"Kan sudah ada edaran dari Bupati dan Kementrian. Jadi lembaga elit daerah seperti Parta Politik (Parpol), Camat, dan Lurah bisa menahan diri dahulu," katanya, Minggu (23/5/2021).
Joko juga menilai, terlepas dari aturan larangan penyelenggaraan Halalbihalal, ASN yang melakukan Halalbihalal dengan Parpol sebaiknya tidak dilakukan.