Politik Etis (Politik Balas Budi)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Politik Etis (Etische Politiek) atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. 

Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda selama empat dekade dari 1901 sampai dengan pendudukan Jepang tahun 1942.

Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab etis untuk kesejahteraan rakyat kolonial mereka. 

Pengumuman ini sebenarnya sangat kontras dengan doktrin resmi sebelumnya bahwa Indonesia adalah wingewest (wilayah yang menghasilkan keuntungan). 

Kebijakan tersebut menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material. 

Namun, kebijakan ini menderita karena kekurangan dana yang parah, ekspektasi yang membengkak dan kurangnya penerimaan dalam pembentukan kolonial Belanda, dan sebagian besar lenyap oleh permulaan Depresi Besar pada tahun 1930-an. (1)

Baca: STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen)

Pemikiran baru tentang Politik Etis berasal dari kaum sosialis-liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi.

Pada 1863 sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk ke Nusantara.

Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu dalam usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda.

Perkebunan swasta semakin meluas bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur.

Baca: Sekolah Taman Siswa

Namun, sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat sebab mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi.

Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintah dan swasta Belanda khususnya sejak 1870.

Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat sehingga menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda.

Namun, ini menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat pribumi, yaitu tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap kapitalisme modern semakin lemah dan kemerosotan kesejahteraan hidup. (2)

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral dan utang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda.

Kebijakan baru yang dikeluarkan Ratu Wilhelmina bagi masyarakat Hindia Belanda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada awal perumusan Kebijakan Politik Etis, terjadi pro dan kontra di tengah kalangan intelektual, politisi dan rohaniawan (kalangan gereja) di Belanda.

Sebagian anggota Parlemen Belanda menentang, tetapi ada juga yang mendukung program ini. Sebab, ini dinilai mengandung tujuan manusiawi bahkan sebagai kewajiban moral terhadap rakyat. (3)

Baca: Raka Cahyana Rizky

Kebijakan politik etis serta program Trias Van Deventer diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Idenburg (1909—1916).

Ada tiga kebijakan dalam politik etis:

1. irigasi diperlukan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat pribumi dalam bidang pangan;

2. emigrasi dilakukan demi mengirimkan tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera;

3. edukasi dilaksanakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan negara.

Edukasi menjadi program paling berpengaruh bagi masyarakat di Hindia Belanda.

Penerapan program edukasi dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan pendidikan gaya Barat. (4)

Baca: 17 AGUSTUS - Serial Pahlawan Nasional: dr Soetomo

1. Mr, W.K. Baron van Dedem.

2. Hendrik Hubertus van Kol.

3. Peter Brooschoff.

4. Conrad Theodore van Deventer.

5. Walter Baron van Hoevel.

6. Fransen van de Futte.

7. Perdana Menteri Torbeck.

8. Douwes Dekker (Multatuli). (5)