Terlebih Isu reshuffle kebinet jilid II yang begitu panas sampai sekarang belum menemui titik terang.
Sejauh ini yang baru terungkap dari pertemuan tersebut yaitu pembahasan terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Dikutip dari Tribunnews.com, Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo mengatakan, ada dua pertanyaan besar yang perlu diajukan terkait pertemuan Nadiem dengan Megawati.
Baca: Hindari Keributan, Seknas Jokowi Minta Presiden Angkat Bicara Terkait Reshuffle Kabinet
Pertama, apa yang belum terungkap dari pertemuan itu?
Kedua, apakah pertemuan tersebut menghasilkan dukungan pada Nadiem agar tidak di-reshuffle?
"Inilah yang masih membuat publik penasaran," ujar Karyono Wibowo dalam keterangannya, Jumat (23/4/2021).
Ada sejumlah syarat jika Nadiem ingin mendapatkan dukungan dari PDI-P.
Dalam perspektif PDI-P, Karyono menduga syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam SNP.
Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDI-P.
Baca: Jokowi akan Reshuffle Kabinet, Ini Dia 15 Menteri yang Layak Diganti Menurut IPO dan Pengamat
Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan, maka PDI-P pasti enggan memberikan dukungan.
"PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," ujar Karyono.
Meski demikian, tentu semua kembali pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri.
Itu adalah hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam konstitusi.
Baca: Reshuffle Kabinet Diisukan Berlangsung Pekan Ini, Ahok Disebut Bakal Duduk di Kementerian Baru?
"Karenanya pertemuan Nadiem dengan Mega tidak menjamin posisi Nadiem aman dari reshuffle," ujar dia.
Namun, lanjut Karyono Wibowo, bisa saja pertemuan tersebut menjadi isyarat Nadiem berada di posisi aman, alias tidak kena reshuffle.
"Tapi bisa juga pertemuan tersebut menjadi iyarat posisi Nadiem Makarim aman. Apalagi, jika melihat perkembangan terakhir yakni serangkaian pertemuan Nadiem dengan pihak PDI-P serta pertemuan Nadiem dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU)," kata Karyono.
Tujuan dari dua pertemuan itu memang di satu sisi untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan, yaitu terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH.Hasyim Ashari dari kamus sejarah.
Baca: Reshuffle Kabinet, Menantu Wapres dan Muhammad Lutfi Diprediksi Isi Posisi Kementerian Investasi
"Tapi di sisi lain pertemuan dengan dua organisasi besar seperti NU yang relijius nasionalis dan PDIP yang nasionalis relijius ini bisa menjadi isyarat dukungan untuk Nadiem dengan syarat: Nadiem harus memperbaiki kesalahan dan meminta maaf," kata Karyono Wibowo.
"Nadiem harus berani pasang badan dan tegak lurus menegakkan Pancasila, menegakkan islam "rahmatan lil'alamin" dan berani membersihkan anasir-anasir pengusung ideologi khilafah, kaum intoleran yang masih bercokol di instansi pendidikan," sambung dia.