Menurut Dedy, hal ini dilakukan untuk menghindari keributan.
"Sebaiknya ada penegasan tidak ada kocok ulang kabinet kecuali hanya mengisi kursi Menteri Investasi, sebagai nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju," ujarnya.
"Untuk menghindari keributan, kami menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya menyampaikan langsung ke masyarakat tidak ada menteri yang di reshuffle, yang ada penambahan menteri baru untuk kementerian investasi," terang Dedy Mawardi kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).
Baca: Pengumuman Reshuffle Kabinet Ditunda, Hari Ini Jokowi Temui Petani di Jabar Bahas Produksi Beras
Dikutip dari Tribunnews.com, Seknas Jokowi mencermati, ada sedikit keributan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasalnya, reshuffle kabinet tiba-tiba mencuat kepermukaan padahal wacana tersebut belum jelas kebenarannya.
Beberapa pihak menyebut beberapa nama untuk mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbud/Ristek.
Selain itu juga ikut menyasar beberapa menteri yang dianggap layak untuk di reshuffle.
Wacana reshuffle ini pun seperti isu liar yang terus menarik perhatian publik.
Baca: Reshuffle Kabinet Diisukan Berlangsung Pekan Ini, Ahok Disebut Bakal Duduk di Kementerian Baru?
Karena itu lah Seknas Jokowi menyarankan Presiden Jokowi perlu angkat bicara memberi penjelasan dan penegasan.
Sehingga setelah itu tidak ada lagi kegaduhan seperti sekarang ini.
"Penjelasan langsung dari Presiden agar isu reshuffle gak rame seperti sekarang ini," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Dedy, seandainya pun ada reshuffle kabinet saat ini, diyakini tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian yang dipimpin menteri baru untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi.
Baca: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Pengamat Sebut KSP Moeldoko Diprediksi Juga Akan Dicopot
Alasannya, karena yang mengurusi kementerian bukan lah menteri semata, tetapi jaringan birokasi di bawah menteri yang harus diubah visi dan misi agar sejalan dengan visi misi Presiden.
Ia menegaskan, pergantian menteri itu buk
an solusi dari masalah, tapi reshuffle itu sendiri yang sebenarnya bisa jadi masalah dari jebloknya kinerja.
"Contoh konkret itu seperti apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kasus hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari Kamus Sejarah," ucapnya.
Baca: Profil Rapsel Ali, Menantu Maruf Amin yang Disebut Bakal Jadi Menteri Baru Jokowi
Meski demikian, Seknas Jokowi kata dia lagi, tetap mendukung apabila Presiden Jokowi merombak kabinetnya.
Hanya disarankan, perombakan tersebut supaya tidak dilakukan setiap tahun, kecuali menteri yang gagal mewujudkan program atau kebijakan presiden.
Baca seputar reshuffle kabinet di sini
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hindari Kegaduhan, Presiden Jokowi Diminta Angkat Bicara Soal Wacana Reshuffle Kabinet