Juru bicara Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Muhammad Rahmad, mengatakan Demokrat kubu Moeldoko ingin mengusung AHY maju pada Pilgub DKI, Minggu (4/4/2021).
"DPP Partai Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko justru berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," kata Rahmad.
Akan tetapi, elektabilitas AHY perlu diuji apakah bisa mengalahkan Anies Baswedan sebagai gubernur petahana atau tidak.
"Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," ujar Rahmad.
Pernyataan tersebut diungkapkan Rahmad sebagai balasan dari pernyataan politikus Demokrat Rachland Nashidik soal menawarkan Moeldoko maju pilgub DKI.
Seperti yang sudah diketahui, suami Annisa Pohan ini pernah ikut maju di Pilgub DKI 2017.
Rahmad juga menjelaskan, AHY terlihat serius maju untuk menjadi DKI 1 dengan berhenti dari karirnya dalam bidang militer saat itu.
"Kami melihat, AHY sangat serius untuk melanjutkan karirnya yang terhenti tiba tiba di militer. Tentunya keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi Gubernur DKI," papar dia, seperti dikutip dari Tribunnews.
Jika AHY tak menghitung akan menang, kata Rahmad, dia tidak akan mundur dari karir di militer.
Seperti yang sebelumnya sudah diberitakan, sedang ada perpecahan di dalam Partai Demokrat akibat isu kudeta hingga adanya KLB Deli serdang.
Baca: Gagal Jadi Petinggi Partai Demokrat Versi KLB, Moeldoko Berpesan Jaga Perdamaian di Indonesia
Baca: Alasan Pemerintah Tolak Pengesahan Klaim Partai Demokrat Kubu Moeldoko Versi KLB
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.
Berdasarkan siarang langsung yang ditayangkan Kompas TV, politisi Demokrat yang sebelumnya dipecat, Jhoni Allen Marbun, membacakan dua kandidat ketua umum dalam KLB tersebut.
Kedua kandidat tersebut ialah Moeldoko dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR Marzuki Alie.
Namun peserta KLB akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Menetapkan Dr. H. Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Jhoni Allen dalam siaran langsung di Kompas TV, Jumat sore.
Adapun Marzuki Alie didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Moeldoko pun menyampaikan sambutannya seusai ditetapkan sebagai ketua umum.
Ia menyampaikan sambutannya via sambungan telepon.
"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati keputusan Saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," ucap Moeldoko lewat sambungan telepon.
Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di hotel The Hill, Sibolangit, dianggap ilegal oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain.
Selain itu, KLB tersebut juga disebut melanggar protokol kesehatan (prokes) sehingga bisa berpotensi menyebarkan Covid-19.
Tak hanya itu, Herri mengatakan kader Partai Demokrat Sumut yang mengikuti KLB itu akan dipecat.
Baca: Pemerintah Tolak Permohonan Moeldoko Cs Terkait Kepengurusan Partai Demokrat Hasil KLB Deli Serdang
Baca: Jhoni Allen: KLB Adalah Kepentingan Kader yang Haknya Dirampas, Pasti Hasilnya Disahkan Pemerintah
Sementara anggota DPR yang ikut akan di-PAW atau penggantian antar waktu.
"Bagaimana pun KLB tersebut adalah ilegal. Sebagai Partai Demokrat, berhak menggagalkan, membubarkan acara tersebut karena tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai. Sudah laporkan ke Polrestabes Medan," ujar Herri, Jumat (5/3/2021), dikutip dari Kompas.
Herri mengatakan kegiatan itu mengumpulkan massa sehingga sudah melanggar prokes di provinsi itu.
"(Berapa orang di sana) Tidak jelas. Cuman dapat kabar burung, sampai 1.000 orang. Berarti kan sudah melanggar prokes," katanya.
Herri berharap kader Partai Demokrat Sumut tetap tegak lurus kepada Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.
"(yang dilakukan di sana) kita minta kepada pengelola hotel dan kepolisian untuk bubarkan kegiatan tersebut. Kalau tidak dibubarkan, nanti Partai Demokrat yang bubarkan," katanya.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada kader Partai Demokrat Sumut yang terlihat mengikuti KLB.
"(Kalau nanti ada) langsung dipecat dan yang DPR langsung di PAW. Itu kebanyakan adalah yang bukan pengurus dan yang sudah dipecat dari partai Demokrat," ungkapnya.
Baca lengkap soal Moeldoko di sini
Baca lengkap soal KLB di sini