Abdullah Hehamahua menilai bahwa penggeledahan itu hanyalah sebuah operasi intelijen.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai beraudiensi dengan Fraksi PKS DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021).
"Semua itu adalah operasi intelijen," kata Abdullah.
Abdullah menyebut, temuan atribut FPI di kediaman terduga teroris hanyalah upaya rekayasa untuk mengalihkan perhatian terhadap kematian 6 anggota FPI.
"Itu adalah operasi intelijen untuk mengalihkan perhatian terhadap TP3, mengalihkan perhatian terhadap HRS (Rizieq Shihab), maka ada bom."
"Coba Anda perhatikan bom pagi, siang ditangkap. 6 orang dibunuh (anggota FPI) sudah berapa bulan tidak tahu siapa pembunuhnya. Itu bukti operasi intelijen," ujarnya.
Baca: Baru Saja Menikah, Perempuan Pelaku Bom Bunuh Diri di Makassar Disebut Sedang Hamil 4 Bulan
Baca: Sosok Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar: Berubah Sejak Putus Kuliah lalu Menikah
Lantas, siapakah Abdullah Hehamahua ini?
Nama Abdullah Hehamahua mulai dikenal banyak orang saat ia menjadi penasihat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dilansir Tribun Jambi, Abdullah Hehamahua lahir di Ambon pada 1947.
Semasa kuliah, Abdullah pernah mengikuti organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Abdullah juga pernah menjadi wartawan dan penyiar radio Arief Rahman Hakim pada tahun 1975-1976.
Setelah menjadi wartawan dan penyiar radio, Abdullah meneruskan karirnya menjadi seorang editor di Majalah Cipta Kementerian Pekerjaan Umum di tahun 1976 – 1979.
Memiliki pengalaman sebagai pengajar menjadikan Abdullah sebagai Dosen Akademi Dakwah Muhammadiyah Singapura pada tahun 2000 – 2001.
Diketahui, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI dibentuk atas dasar keprihatinan kasus meninggalnya enam orang anggota FPI di km 50 Tol Jakarta-Cikampek.
Selain itu, banyak pihak juga yang tak mau bersuara terkait dengan insiden tersebut.
TP3 beranggotakan 18 orang, di antaranya ada Amien Rais, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi, serta eks Ketua KPK, Busro Muqoddas.
Abdullah Hehamahua didaulat menjadi Pemimpin TP3, sedangkan Marwan Batubara menjabat sebagai Sekretaris TP3.
Sementara mantan Ketua MPR, Amien Rais, menjabat sebagai Penasihat TP3.
Abdullah mulai aktif di lembaga pemerintah dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/PKPN di tahun 2001 – 2004.
Pada tahun 2005, kemudian Abdullah memulai kariernya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menjabat sebagai penasehat KPK dari tahun 2005-2013.
Tak hanya itu, pria yang sering menggunakan peci hitam ini juga pernah ditunjuk sebagai Ketua Komite Etik KPK.
Komite Etik berkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa pejabat KPK.
Abdullah juga pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK pada tahun 2011.
Namun, ia tidak lolos dalam seleksi calon pimpinan KPK tersebut.
Baca: Fakta-fakta Pelaku Bom Bunuh Diri di Makassar: Sering Tegur Ibunya saat Lakukan Ritual Adat
Baca: Teroris Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar Tinggalkan Surat Wasiat: Siap Mati Syahid
Dilansir Tribunnewswiki, Abdullah Hehamahua pernah menyebutkan pernyataan mengejutkan tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut ia sampaikan ketika berbicara dalam diskusi Islamic Lawyers Forum bertema "Revisi UU KPK perlemah pemberantasan Korupsi?"
Diskusi itu diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat pada 22 September 2019 di Jakarta.
Salah satu pernyataan Abdullah Hehamahua dalam acara tersebut berkaitan dengan nasib Jokowi jika kalah Pilpres 2019.
Abdullah Hehamahua mengaku kasihan pada Jokowi jika itu terjadi, karena menurutnya Jokowi akan ditangkap.
Hal itu berhubungan dengan pembangunan infrastruktur berbagai daerah di Indonesia.
"Menjelang Pilpres 2019, saya katakan, secara pribadi saya kasihan sama Jokowi karena kalau dia tidak terpilih 2019, dia akan ditahan, akan ditangkap," katanya.
Abdullah pun mengungkapkan alasannya, yakni karena semua proyek pembangunan infrastruktur dari Aceh sampai Papua itu melanggar peraturan perundang-undangan.
Sebab, ia melanjutkan, Jokowi menggunakan Keppres, bukannya Undang-Undang.
Abdullah Hehamahua juga melaporkan, menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama tiga tahun berjalan terdapat ratusan bukti pelanggaran dalam proyek infrastruktur.
"Kalau audit BPK dari 2015 sampai 2018 ada 400 lebih pembuktian pelanggaran, yang itu ada, saya lupa, 300 something triliun terhadap proses itu."
"Oleh karena itu maka, dia akan terpilih 2024, supaya dia tidak ditangkap 2019, tapi kan 2024, itu Undang-Undang Dasar menetapkan hanya sampai dua periode."
"Maka kemudian setelah 2024 dia tidak calon lagi, ditangkap, sehingga saya bilang, daripada lima tahun rugi negara, ya sudah dihentikan 2019 saja," ungkap Abdullah Hehamahua.
Baca: Jusuf Kalla Kecam Kejadian Bom Bunuh Diri di Makassar dan Minta Polisi Segera Usut Tuntas
Baca: Kapolri Puji Aksi Heroik Satpam Gereja Katedral Makassar yang Berani Adang Pelaku Bom Bunuh Diri
Baca artikel lainnya terkait Bom Bunuh Diri di sini serta Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan di sini
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PROFIL Abdullah Hehamahua yang Sebut Bom Bunuh Diri di Makassar Hanya Pengalihan Perhatian