Moeldoko menyebut dirinya tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan.
“Saya tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan,” kata Moeldoko melalui akun Instagram @dr_moeldoko pada Selasa (30/3/2021).
Dia juga mengaku konsisten dan rela mempertaruhkan lehernya untuk terus menegakkan Pancasila.
“Jka ada yang berusaha merusak keindonesiaan kita, saya akan berdiri memimpin untuk meruntuhkannya,” katanya.
Moeldoko mengatakan langkahnya terkait Partai Demokrat merupakan hak politik dirinya sebagai seorang warga sipil.
Meski demikian, Moeldoko mengaku masih konsisten menjaga demokrasi yang telah melekat di dalam hati dan darahnya.
“Ada orang-orang yang berpolitik dengan cara-cara mencari perhatian dan membonceng kanan-kiri, mengorbankan jiwa nasionalismenya, jiwa pancasilanya. Padahal tidak ada yang menggubrisnya. Moeldoko tidak seperti itu,” kata Moeldoko.
Baca: Sebut Sudah Ada Keretakan, Moeldoko Nyatakan Dirinya Didaulat Jadi Pemimpin Partai Demokrat
Dalam video pendek ini tidak jelas siapa yang dimaksud oleh Moeldoko pihak yang membonceng kanan kiri hingga mengorbankan jika nasionalisme dan pancasilanya.
Moeldoko dinyatakan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Namun, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons kesediaan Moeldoko yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat di KLB Deli Serdang.
AHY menilai Moeldoko adalah ketua umum abal-abal Partai Demokrat karena sejumlah syarat untuk menggelar KLB tidak dipenuhi.
Belakangan, AHY menilai Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang dipedomani sebagai bangsa yang beradab.
“Apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan,” kata AHY, menambahkan.
Baca: Soal Perpecahan Demokrat, Hayono Isman: Mungkin Ada 5 Faksi selain Faksi Pak Andi dan Pak Marzuki
Moeldoko menyebut dia didaulat untuk memimpin Demokrat.
"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat," kata Moeldoko melakui akun Instagram miliknya, @dr_Moeldoko, Minggu (25/3/2021).
Moeldoko juga menyebut alasan dirinya mengambil jabatan Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang karena pertarungan ideologis di ranah nasional kian menguat jelang tahun politik 2024.
"Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024, pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman menuju Indonesia emas di 2045," katanya.
Pertarungan politik itu, lanjut Moeldoko, juga tampak pada tubuh Partai Demokrat.
Oleh karena itu, ia mengklaim apa yang dilakukannya saat ini juga untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara.
Baca: Singgung Kudeta Partai Demokrat, Mardani Ali: Siapapun yang Hancurkan Partai Disebut Anti Demokrasi
"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," paparnya.
Moeldoko mengakui bahwa dirinya tidak meminta izin Presiden Jokowi tentang keputusan yang diambilnya.
Sebab, keputusan itu merupakan otoritas pribadinya, sehingga Moeldoko merasa tidak ingin membebani Jokowi.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden," tutur Moeldoko.
Ia pun menceritakan bahwa dirinya khilaf dalam mengambil keputusan memimpin Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, karena tidak memberitahu istri dan keluarganya.
Namun, Moeldoko menegaskan bahwa selama ini ia sering mengambil keputusan yang beresiko, dan meminta tidak ada lagi yang mengaitkan isu ini dengan Jokowi.
Baca: Menkumham Minta Demokrat Kubu Moeldoko Lengkapi Berkas KLB Deli Serdang, Diberi Waktu Seminggu
"Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu pada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil resiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara, untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini," imbuhnya.
Konflik pada tubuh Partai Demokrat pertama kali diumumkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) pada 1 Desember 2021.
Konflik itu melibatkan eks kader partai berlambang mercy itu, seperti Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, Darmizal, dan Max Sopacua.
Adapun, Moeldoko dipilih oleh peserta KLB Deli Serdang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sementara Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.
Simak berita lainnya tentang perpercahan di dalam Partai Demokrat di sini.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Moeldoko: Saya Rela Mempertaruhkan Leher Saya untuk Terus Menegakkan Pancasila dan Merah Putih, .