Hal ini juga termasuk rencana pemerintah untuk impor beras 1 juta ton.
“Kami akan menolak setiap kebijakan menteri perdagangan yang dapat merugikan negara serta menyengsarakan rakyat.
PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat. Fardhu ain bagi seluruh kader Partai untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi amanah rakyat," ujar Sonny melalui keterangannya, Minggu (21/3/2021) seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Sonny menilai impor beras yang telah disampaikan oleh menteri perdagangan akan membawa dampak kesengsaraan bagi para petani.
Baca: Jadwal & Link Live Streaming Belajar dari Rumah TVRI Senin (22/3/2021), Proses Terjadinya Pelangi
Baca: Impor Beras 1 Juta Ton di Tengah Kampanye Benci Produk Asing yang Digaungkan Jokowi
“Jika dilakukan saat ini, banjir beras impor nanti pasti akan diikuti oleh banjir air mata para petani Indonesia," ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III ini.
Wakil dari PDIP ini menilai bahwa menteri maupun para pembantu presiden bisa lebih bijak dalam berstatement atau mengambil kebijakan.
Mereka tidak boleh mementingkan ego dan keperluan masing-masing dalam membuat kebijakan yang justru menjauh dari visi, misi dan progeam dari Presidsen Jokowi.
Data yang ada menyebutkan bahwa kita akan mengalami surplus produksi pada Januari–April 2021 hingga 6 juta ton beras.
Namun akibat adanya isu terkait impor beras ini, harga gabah telah mendapatkan tekanan.
Baca: Begini Cara Menghilangkan dan Mengusir Kutu Beras di Dalam Karung
Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Senin 22 Maret 2021: Gemini Penuh Energi, Virgo Punya Ide-ide Inovatif
“Saya mengingatkan agar Menteri Perdagangan tidak hanya fokus soal impor semata.
Masih banyak tugas-tugas lain yang harus diprioritaskan.
Menyusun komoditas yang sangat diperlukan oleh pasar internasional dan memperkuat rantai pasok ekspor menurut saya jauh lebih bermanfaat bagi para petani maupun pelaku UMKM kita," pungkas Sonny.
Sementara itu pihak yang menolak rencana impor besar 1 juta ton adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengusulkan pemerintah pusat menunda impor beras.
Sebab ia menilai impor berpotensii membuat harga beras lokal turun sehingga mengancam kesejahteraan petani.
Baca: Hasil Survei IPI: Anies Punya Elektabilitas Tertinggi di Tengah Kalangan Anak Muda, Ganjar Kedua
Baca: Pengakuan Pria Viral yang Nekat Bunuh Kucing Liar di Serpong: Saya Bunuh Tapi Tak Siksa Dia
Dia pun menawarkan kepada pemerintah pusat untuk menyerap saja hasil panen beras Jawa Barat yang mengalami surplus 322 ribu ton sampai April 2021.
"Daripada impor beras, mending beli produk dari jabar yang berlimpah lebih dari 300 ribu ton," kata Ridwan Kamil seusai mengikuti video konferensi dengan Gabungan Kelompok Tani se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3/2021) dikutip dari Tribunjabar.id.
Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan, Jawa Barat masih surplus beras dan sebentar lagi memasuki masa panen raya.
Jika tiba-tiba ada impor beras, katanya, bisa terbayang harga beras lokal akan terbanting.
Upaya petani yang tengah berjuang mencari kesejahteraan akan lenyap akibat impor beras di masa panen raya.
Baca: Warga Harus Ditandu dan Berobat di Desa Lain, Bupati Luwu Utara: Segera Kami Bangun Puskesmas
Baca: Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG)
"Maka kami memeberikan usulan agar impor beras ditunda sehubungan dengan surplus panen.
Kita ada 322 ribu ton, ini sudah berlebih, banyak sekali," katanya.
Impor beras, katanya, akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan petani, sehingga diperlukan manajemen penyediaan pangan yang baik dan teliti.
Impor beras pun, katanya, sebaiknya hanya dilakukan saat ada potensi krisis pangan.
Pemerintah, menurut Emil, seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan petani dengan menunjukkan keberpihakan terhadap produk pertanian dalam negeri.