Jhoni Allen: KLB Adalah Kepentingan Kader yang Haknya Dirampas, Pasti Hasilnya Disahkan Pemerintah

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB itu menyatakan penyelenggaran KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dia yakin 100 persen bahwa hasil KLB akan disahkan oleh Kemenkumham

"Tanpa mendahului Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin 100 persen. Tapi kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Jhoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021)

Selain itu, Jhoni menyatakan KLB tersebut bukan sekadar kepentingan individu.

Namun, KLB merupakan kepentingan para kader Demokrat di seluruh Indonesia yang selama ini haknya dirampas.

"Dari sisi aturan perundangan yang berlaku saya yakin, kalau tidak yakin saya tidak akan melakukan itu karena itu bukan untuk kepentingan individu. Ini adalah kepentingan kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke di mana hak-haknya diamputasi," kata Jhoni.

Pimpinan sidang, Jhoni Alen Marbun (tengah) bersama politisi senior, Max Sopacua (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. (Tribun Medan/Danil Siregar)

Baca: Kader Demokrat Sebut Semua Bisa Ikuti KLB di Deli Serdang Tanpa Registrasi

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diajukan permohonan pengesahan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," kata Yasonna saat dihubungi Tribunnews, Selasa (16/3/2021).

Yasonna menegaskan pihaknya akan meneliti apakah hasil KLB itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai.

Selain itu, pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan Demokrat hasil KLB Sibolangit.

Baca: Deretan Tokoh yang Dipecat Akibat Polemik KLB Partai Demokrat, Ada Nama Bupati Bintan

"Kita akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD dan ART partai," ucap Yasonna.

Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. (Tribun-Medan.com)

"Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kita beri untuk melengkapi," katanya.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyoroti soal keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit," kata Gatot Nurmantyo seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, Selasa (16/3/2021).

Moeldoko menjabat Panglima TNI ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi presiden.

Baca: Nazaruddin Hadir dalam KLB Demokrat, Disebut Bagikan Uang kepada Peserta

Moeldoko yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dipercaya SBY untuk menjadi Panglima TNI.

Dikatakan Gatot, yang dilakukan Moeldoko bukanlah representasi seorang prajurit yang selalu memegang teguh demokrasi dan bersikap sesuai moral dan etika prajurit.