Demokrat: KLB Dagelan Ini Melawan Hukum, Tidak Adil jika Pemerintah Menerima Hasil KLB Abal-Abal Ini

Herzaky mengatakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power.

"Tindakan penyelenggaraan KLB dagelan ini merupakan perbuatan melawan hukum. Bahkan, KSP Moeldoko bisa dikatakan melakukan abuse of power, mengingat posisinya yang sangat dekat dengan kekuasaan," ujar Herzaky.

Diberitakan sebelumnya, dalam KLB yang digelar pada Jumat, (5/3/2021), di The Hill Hotel And Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Moeldoko terpilih jadi ketua umum.

Dia menerima hasil keputusan itu, sementara Marzuki Alie yang juga menjadi calon ketua, tetapi mundur, terpilih menjadi yang Ketua Dewan Pembina,

Herzaky mengatakan terpilihnya Moeldoko menunjukkan bahwa KLB itu bukan sekadar persoalan internal Demokrat.

Selain itu, Herzaky menyebut penyelenggaraan KLB tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Pimpinan sidang, Jhoni Alen Marbun (tengah) bersama politisi senior, Max Sopacua (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. (Tribun Medan/Danil Siregar)

Baca: Profil Darmizal, Pengusung Moeldoko di KLB Partai Demokrat, Sosok di Balik Kemenangan Jokowi

Oleh sebab itu, ia mengatakan, pemerintah semestinya melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah dan melawan tindakan Moeldoko tersebut.

Terlebih, kata Herzaky, AD/ART Partai Demokrat dan Kepengurusan Partai Demokrat 2020-2025 yang dipimpin AHY telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Jadi, sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya menganggap ini isu internal," ujar Herzaky.

Adapun hal ini disampaikan Herzaky menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut konflik Partai Demokrat baru menjadi persoalan hukum ketika kelompok KLB mendaftarkan kepengurusan baru Demokrat hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol," kata Mahfud dalam akun Twitter resminya, Sabtu (6/3/2021).

Baca: KLB Demokrat: Terpilihnya Moeldoko hingga Rasa Malu dan Bersalah yang Diungkapkan SBY

Mahfud mengatakan pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo tidak pernah melarang adanya KLB atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Sebab, kata dia, pemerintah menghormati independensi internal partai politik.

"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan, tetapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

KLB di Deli Serdang ditentang oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Salah satu yang menolak seluruh hasil KLB adalah DPD Jawa Tengah (Jateng).

DPD Jateng mengaku setia terhadap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kesetiaan itu ternyata sempat diuji dengan dijanjikannya pemberian uang bagi kader yang mau mengikuti KLB di Deli Serdang.

Cerita ini dituturkan oleh sejumlah ketua Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Jateng. Kabarnya, mereka dirayu dengan uang mencapai ratusan juta rupiah.

Baca: Pidato Perdana Moeldoko saat Ditunjuk Jadi Ketum Demokrat Oleh KLB yang Kontra dengan Anak SBY

Ini seperti yang dikisahkan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pekalongan Mashadi. Dua orang mantan Ketua DPC Demokrat Jateng mengajaknya mengikuti KLB.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sekjen, Teuku Riefky Harsya, dan jajaran pengurus Partai Demokrat lainnya saat mengumumkan pemecatan tujuh kadernya, Jumat (26/2/2021). Tujuh orang yang dipecat termasuk Marzuki Alie dan Jhoni Allen. (Serambinews.com)

"Saya ditawari bergabung ikut KLB dengan iming-iming uang DP (down payment) Rp 30 juta langsung. Kalau mau langsung tanda tangan, uang diserahkan,” kata Mashadi di Hotel Grand Candi Semarang, Jumat (5/3/2021).

Namun, ia tak tergoda oleh bujuk rayu lantaran bersepakat mendukung AHY.

Mashadi mengaku juga pernah dihubungi mantan Ketua DPC Demokrat Jateng lainnya.

"Dia to the point, bergabung saja. Katanya bahwa Demokrat ini tahun 2024 mau mencalonkan, ini katanya, mencalonkan putranya Bapak Presiden," ucapnya menirukan omongan orang yang meneleponnya.

Mashadi tak bisa memastikan pernyataan itu karena dia bergegas pamit.

Iming-iming uang juga ditawarkan kepada Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pemalang Andika Permadi. Dia dijanjikan Rp100 juta.

Baca: Moeldoko Ditetapkan Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Hasil KLB, Berhasil Kalahkan Marzuki Ali

Jika dirinya menyetujui mengikuti KLB, Andika bakalan memperoleh uang muka Rp 30 juta. “Diajak bertemu ketua DPC saat itu masih aktif.

Beliau menceritakan awalnya kalau partai Demokrat dipegang Mas AHY akan semakin tenggelam," katanya.

Andika yang berpegang teguh kepada AHY menyebut upaya yang dilakukan oleh koleganya itu sebagai upaya kudeta.

Jika dua rekannya ditawari oleh bekas orang dalam, kejadian serupa tapi tak sama dialami oleh Ketua DPC Demokrat Klaten One Krisnata.

Yang membedakan adalah tawaran mengikuti KLB itu berasal dari kader partai lain. Dia dikontak dua-tiga hari sebelum pelaksanaan KLB di Deli Serdang.

"Yang menarik dua atau tiga hari lalu ada yang menawarkan saya pribadi, tapi bukan kader Demokrat, saya tidak perlu sebut nama, kader partai lain. Meminta saya ikut KLB dan mengimingi. Enggak usahlah. Kita solid, apa pun kita bersama Pak AHY," ujar One.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demokrat Anggap Moeldoko Lakukan "Abuse of Power" " dan "Cerita Sejumlah Ketua DPC Demokrat Jateng, Dijanjikan Dapat Uang hingga Rp 100 Juta bila Ikut KLB"