Angka tersebut setara dengan Rp 14,3 triliun, dengan kurs Rp 14.339.
Hal itu dilakukan hanya beberapa hari setelah merebut kekuasaan pemerintahan sipil, 1 Februari 2021 silam.
Menanggapi aksi itu, pejabat AS langsung membekukan dana milik pemerintah Myanmar tersebut, kata tiga orang yang mengetahui masalah tersebut pada Reuters, sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Kamis (4/3/2021).
Transaksi pada 4 Februari atas nama Bank Sentral Myanmar pertama kali diblokir oleh pengamanan Fed.
Pejabat pemerintah AS kemudian berhenti dalam menyetujui transfer, sampai perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden AS Joe Biden memberi mereka kewenangan hukum untuk memblokirnya tanpa batas waktu, kata seorang sumber pada Reuters.
Baca: KRONOLOGI LENGKAP Demo Myanmar sejak Kudeta Militer 1 Februari hingga Penembakan Brutal 38 Orang
Baca: Militer Myanmar Kian Brutal, Satu Hari 38 Pendemo Tewas: Pakai Peluru Tajam dan Ditembak Jarak Dekat
Seorang juru bicara Fed New York menolak berkomentar tentang hal ini.
Departemen Keuangan AS juga menolak berkomentar.
Upaya tersebut dilakukan setelah militer Myanmar melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat reformis selama kudeta.
Biden mengatakan pada 10 Februari, AS tengah mengambil tindakan agar para jenderal Myanmar tak bisa mengakses dana 1 miliar USD milik pemerintah Myanmar itu.
Dua sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa perintah eksekutif itu dirancang untuk memberi The Fed New York otoritas hukum untuk menahan cadangan Myanmar senilai $ 1 miliar tanpa batas waktu.
Baca: Demonstran Wanita Muslim Myanmar Ikut Terbunuh Setelah Ditembak Mati saat Ikut Demo Antimiliter
Baca: 18 Pengunjuk Rasa Myanmar Tewas selama Demo Antikudeta, Dunia Kutuk Tindakan Keras Junta Militer
Selanjutnya, cadangan Myanmar akan dikelola oleh bagian dari Fed New York yang dikenal sebagai Bank Sentral dan Layanan Akun Internasional (CBIAS), di mana banyak bank sentral menyimpan cadangan dolar mereka.
Panduan kepatuhan CBIAS, yang dipublikasikan pada tahun 2016, mengatakan pedoman Fed New York mencakup ketentuan untuk menanggapi perkembangan di negara-negara pemegang rekening.
"Jika diperlukan," katanya, departemen hukum bank "akan berkomunikasi dengan Departemen Luar Negeri AS untuk mengklarifikasi peristiwa terkini dan setiap perubahan yang dapat memengaruhi bank sentral dan kontrol terkait atas akun FRBNY".
Departemen Luar Negeri menolak mengomentari kabar ini ini.
Para jenderal Myanmar tampaknya secara tegas mengendalikan Bank Sentral Myanmar pada saat percobaan penarikan itu.
Baca: Mereka Bukan Tentara atau Polisi, Mereka Teroris: Seorang Wanita Pendemo Myanmar Ditembak Mati
Baca: Anarki di Jalanan Myanmar saat Massa Pendukung Junta Militer Menyerang Demonstran Antikudeta
Ketika militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari, militer melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat ekonomi penting, termasuk Bo Bo Nge, wakil gubernur reformis dan sekutu Suu Kyi, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Hingga berita ini ditulis, dia masih ditahan.
Myanmar sendiri telah menghadapi berbagai sanksi internasional.
AS, Kanada, Uni Eropa, dan Inggris telah mengeluarkan sanksi baru setelah kudeta dan tindakan keras militer terhadap para demonstran.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada Kamis bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta.
Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.