Jhoni menyebut, SBY baru muncul setelah mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan era Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasih di Bogor. Di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat," kata Jhoni dalam video yang diterima Kompas.com, Senin (1/3/2021).
Baca: Dituding Terlibat dalam Isu Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko Minta SBY Tak Menekan Dirinya
Jhoni menyebut, SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah partai ini lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2004.
Ia mengeklaim bahwa dirinya dan para kader Demokrat-lah yang telah bersusah payah meloloskan partai pada Pemilu 2004.
Bahkan, Jhoni juga menyebut, SBY hanya menyumbang Rp 100 juta ke dalam bentuk empat lembar travel check di hotel daerah Bogor dalam partisipasinya pada Pemilu 2004.
"SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu Wakil Ketua Umum. Dan hanya menyumbang uang Rp 100 juta dalam bentuk empat lembar travel check di hotel di Bogor," ujar Jhoni.
Ia pun menunding SBY tidak berkeringat dalam meloloskan partai di kancah Pemilu 2004.
"Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. Apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," ungkap Jhoni.
Baca: Tanggapi Isu Kudeta, SBY: Partai Demokrat Not for Sale, Bukan untuk Diperjualbelikan
Jhoni juga menuding SBY telah merekayasa hasil Kongres V Partai Demokrat pada 2020 lalu yang mengukuhkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"SBY mendesain seluruh ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk mendeklarasikan AHY sebagai ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya, AHY berada di puncak gunung, tapi tidak pernah mendaki," kata Jhoni.
Jhoni menyebut, dalam Kongres V Demokrat, sama sekali tidak ada bahasan mengenai tata tertib acara hingga syarat pemilihan ketua umum.
Selain itu, kata Jhoni, tidak ada pula laporan pertanggungjawaban dari SBY selaku ketua umum sebelumnya.
Bahkan, Jhoni menyebut peserta kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar arena setelah pidato SBY.
Padahal, menurut Jhoni, semua peserta kongres seharusnya memiliki hak untuk berbicara.
Sementara itu, hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan ketua umum atau jika ada perbedaan pendapat.
Oleh karena itu, ia berpendapat, AHY tidak pernah berupaya mendaki ke puncak gunung, tetapi tiba-tiba berada di puncak.
Sehingga, AHY tidak mengetahui bagaimana cara turun gunung dalam menghadapi konflik internal partai.
"AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga bapaknya, SBY yang saya hormati menjadi turun gunung. Inilah yang disebut krisis kepemimpinan," kata dia.