DPP Partai Demokrat memecat tujuh kader secara tidak hormat atau sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat.
Tindakan pemecatan tersebut berdasarkan desakan dari para Ketua DPD dan Ketua DPC.
"DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat, Herzaky Mahendra Putra melalui keterangannya, Jumat (26/2/2021).
"Keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada enam orang anggota Partai Demokrat ini, juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini," lanjutnya.
Terkait dengan GPK-PD, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat.
Dewan Kehormatan menyatakan bahwa mereka terbukti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan kepada kader dan pengurus partai.
Kemudian menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoaks dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah.
Baca: Partai Demokrat Panas, 2 Ketua DPC Dipecat karena Dukung KLB, Eks Wasekjen Pertanyakan Maksud SBY
Baca: Dituding Terlibat dalam Isu Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko Minta SBY Tak Menekan Dirinya
Bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal.
"Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara," ujarnya.
Selain keenam orang di atas, DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat kepada Marzuki Alie.
Marzuki dianggap melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat.
Marzuki Alie terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya yakni menyatakan secara terbuka di media massa dengan maksud agar diketahui publik secara luas tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat, terkait organisasi, kepemimpinan dan kepengurusan yang sah.
"Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat," ujar Herzaky.
Baca: SBY Yakin Moeldoko Ingin Kudeta Demokrat, Jokowi dan Sederet Nama Ini Tak Terlibat, Hanya Dicatut
Baca: AHY Tak Lagi Bawa Nama Jokowi dalam Isu Kudeta di Demokrat: Presiden Tidak Tahu-menahu
Herzaky sebut, pernyataan dan perbuatan Marzuki Alie merupakan fakta yang terang benderang berdasarkan laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada.
Oleh karena itu, menurut Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang bersangkutan tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya lagi, atau diperiksa secara khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat.
"Berdasarkan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, jelas bahwa Marzuki Alie telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat," ujarnya.
"Tindakan Marzuki Alie sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air."
"Hal ini dibuktikan dengan adanya desakan yang sangat kuat dari para pimpinan dan pengurus serta para kader di tingkat DPP, DPD, DPC dan organisasi sayap, termasuk para senior partai, untuk memecat Marzuki Alie," pungkasnya.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tinggal diam melihat partainya ada yang ingin mengkudeta.
SBY angkat bicara terkait GPK-PD yang menjadi heboh beberapa waktu lalu.
SBY memberi peringatan keras bagi berbagai pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat.
Presiden ke-6 Republik Indonesia ini menegaskan, partai yang didirakannya itu tidak untuk diperjualbelikan.
"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021), seperti dikutip dari Kompas.com.
SBY juga menegaskan meski partainya tidak berlimpah dari segi materi, namun Partai Demokrat tidak akan tergiur dengan uang berapapun.
Menurut SBY, pada awal 2021 Partai Demokrat tengah berjuang dengan damai, konstitusional, serta tengah mendapat dukungan dari masyarakat.
SBY menuturkan bahwa ketika Partai Demokrat dalam genggaman AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) dukungan dari rakyat terhadap Demokrat terus meningkat.
Dalam video arahan kepada para pemimpin dan kader Partai Demokrat itu, SBY bercerita soal adanya GPK-PD yang menurutnya bak halilintar di siang bolong.
"Ketika di bawah kepemimpinan AHY, Dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat, bagai halilintar di siang bolong ada gerakan dan pemufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat," ucap SBY.
SBY menilai, gerakan tersebut ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah kemudian menggantinya dengan orang lain yang bukan kader Partai Demokrat.
"Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," kata SBY.
SBY berpendapat, demokrasi Indonesia akan berada dalam krisis besar apabila gerakan pengambilan alihan Partai Demokrat itu berhasil.
Sebab, partai yang sudah dibangun dari nol dan dibina selama puluhan tahun dapat direbut dan diambil alih begitu saja dengan uang dan kekuasaan.
SBY mengatakan jika keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian.
"Kalau ini terjadi, negara kita seperti hidup di hutan rimba, yang kuat menang, yang lemah kalah, salah-benar nomor dua. Hal begitu tentu sangat mencederai rasa keadilan. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian, no justice no peace," ucapnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Nama-nama 7 Kader Demokrat yang Dipecat, Ada Jhoni Allen Marbun, Darmizal Hingga Marzuki Alie"