Ini Perbedaan Vaksinasi Gotong Royong dan Vaksinasi Program Pemerintah, Sumber Pendanaan Tak Sama

Kedua jenis vaksinasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Permenkes itu ditetapkan mulai 24 Februari 2021, sesuai dengan draft yang diterima Kompas.com.

Terkait hal ini, Juri Bicara Vaksinasi Pemerintah Siti Nadia Tarmizi belum bersedia memberikan tanggapan

Pasalnya Kemenkes masih membahasnya sebelum menyampaikan detail ke masyarakat.

Namun apa beda vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi gotong royong?

1. Definisi

Presiden Joko Widodo saat mendapat suntikan pertama vaksin Covid-19 di Istana Kepresidenan pada Rabu (13/1/2021). Penyuntikan ini sekaligus menandai program vaksinasi Covid-19 di Indonesia (ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO)

Baca: Gibran Tak Langsung Tempati Rumah Dinas, Fokus Kejar Vaksinasi dan Percepatan Ekonomi

Pada Pasal 1 Ayat 4 disebutkan, Vaksinasi Program adalah pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.

Sedangkan, Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Pada Pasal 7 Ayat 4 disebutkan dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong harus berbeda, jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi program.

3. Pendanaan

ILUSTRASI - Pekerja medis (kanan) menerima dosis vaksin Pfizer-BioNTech untuk melawan virus corona Covid-19 saat negara tersebut meluncurkan kampanye inokulasi di Rumah Sakit Nasional Tokyo di Kiyose, Prefektur Tokyo, pada 17 Februari 2021. Sekjen PBB Antonio Gutteres mengatakan sangat tidak adil distribusi vaksin karena ada 10 negara menguasai 75% dari keseluruhan vaksin yang tersedia saat ini. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Baca: ASN Wanita Pingsan Setelah Divaksin Covid-19, Sempat Alami Muntah dan Pusing

Baca: Jika Caranya Tak Tepat, Vaksinasi Bakal Picu Klaster Covid-19, Ini Penjelasan Epidemiolog

Terkait dengan pendanaan, Pasal 43 menyebutkan, pendanaan Vaksinasi Program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan, Vaksinasi Gotong Royong pendanaannya dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Pada Pasal 16 Ayat 1 disebutkan, pelaksanaan distribusi vaksinasi program merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sedangkan, pada Pasal 19 Ayat 1, vaksinasi gotong royong pendistribusiannya dilaksanakan PT Bio Farma ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha sesuai kebutuhan.

5. Pelaksanaan vaksinasi

Bupati Sleman, Sri Purnomo menjalani rapid tes antigen sebelum menerima vaksin COVID-19, Rabu (13/01/2021). (Dok Pemkab Sleman)

Baca: Siap-siap Proses Belajar Tatap Muka akan Dimulai Juli 2021 jika Vaksinasi pada Guru Selesai Juni

Baca: Sekolah Bakal Dibuka Juli 2021, Nadiem Sebut Guru SD, PAUD, dan SLB Bakal Lebih Dulu Divaksin

Pada Bagian pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pada Pasal 21 Ayat 1 disebutkan, pelayanan vaksinasi program dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta.

Fasyankes yang dimaksud Puskemas, Puskemas pembantu, klinik, rumah sakit, unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan serta di pos pelayanan vaksinasi.

Sedangkan vaksinasi gotong royong hanya dapat dilakukan di Fasyankes milik masyarakat/swasta yang memenuhi syarat. Pada Pasal 22 Ayat 2 disebutkan, fasyankes untuk vaksinasi gotong royong bukan tempat pelayanan vaksinasi program.

Lebih lanjut, pelaksanaan vaksinasi gotong royong dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum/badan usaha dengan fasyankes milik masyarakat/swasta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Beda Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah"