Lowongan kerja LKPP ini diperuntukkan bagi lulusan S1 dari semua jurusan.
Formasi yang dibuka adalah sebagai Analis Organisasi dan Tata Laksana di Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP.
Sebagai informasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007..
Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II.
Baca: Lowongan Kerja BAZNAS untuk Minimal Lulusan SMA, Pendaftaran Terakhir Hari Ini
Baca: Lowongan Kerja Anak Perusahaan BUMN, Pendidikan Minimal S1, Tertarik?
Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Bagi Anda yang tertarik bergabung dengan LKPP, berikut persyaratan yang harus Anda penuhi:
Baca: Lowongan Kerja PT Bukit Makmur Mandiri Utama untuk Lulusan S1/S2, Tertarik Mencoba?
Baca: Lowongan Kerja PT Waskita Beton Precast untuk Lulusan S1, Cek Posisi yang Tersedian dan Cara Daftar
1. Membantu penyusunan, pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Membantu penyusunan Standar Pelayanan;
3. Membantu pengumpulan data dan penyusunan dokumentasi data pada pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP;
4. Membantu teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di LKPP mulai dari persiapan hingga evaluasi;
5. Membantu penyusunan naskah dinas seperti surat, laporan, Surat Keputusan, dan Surat Tugas;
6. Menyusun notulensi rapat;
7. Mengelola dokumen tata laksana dan reformasi birokrasi.