Tugasnya adalah mengatasi isu kesepian dan isolasi sosial yang telah menjadi dampak sampingan pandemi virus corona, sebagaimana diberitakan News 18, Selasa (16/2/2021).
Selama pandemi, pembatasan ketat pada mobilitas dan interaksi sosial telah berdampak buruk pada kesehatan mental.
Karena hal itu, semakin banyak orang merasa stres, terisolasi dan kesepian.
Di Jepang, pandemi dan segala sesuatu yang ditimbulkannya, menyebabkan peningkatan jumlah kasus bunuh diri.
Untuk waktu yang lama, Jepang memiliki salah satu tingkat bunuh diri tertinggi di dunia, menurut The Japan Times.
Namun, angkanya telah turun dalam satu dekade terakhir.
Akan tetapi pandemi menggagalkan kerja keras selama bertahun-tahun, karena angka itu melonjak untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.
Parahnya, angka bunuh diri jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.
Menurut data pemerintah, 20.919 orang meninggal karena bunuh diri pada tahun 2020, 3,7% lebih banyak dibandingkan tahun 2019.
Baca: Dituduh Berhubungan Tak Pantas dengan Siswinya, Kepsek Nyaris Bunuh Diri di Depan Ratusan Siswa
Baca: Setelah Dapat Vaksinasi Covid-19, Pedagang Pasar Tanah Abang: Jangan Takut untuk Divaksin
Dengan mengingat semua ini, Suga menunjuk menteri revitalisasi regional Tetsushi Sakamoto sebagai Menteri Kesepian paruh waktu untuk menangani masalah isolasi sosial dan kesepian di antara warga.
Data dari pemerintah juga menunjukkan bahwa lebih banyak wanita meninggal karena bunuh diri pada tahun 2020 dibandingkan dengan pria.
Menurut laporan, wanita lebih banyak menderita stres terkait isolasi daripada pria.
"Wanita lebih menderita dari isolasi (daripada pria), dan jumlah kasus bunuh diri sedang meningkat. Saya harap Anda akan mengidentifikasi masalah dan mempromosikan langkah-langkah kebijakan secara komprehensif," kata Suga kepada Sakamoto dalam sebuah pertemuan.
Baca: Angka Kemiskinan di Indonesia Meroket di Tengah Pandemi, Kembali Sentuh Angka 10 Persen
Baca: Dampak Gempa Besar Jepang, 80 Orang Cedera, Jalan Tol Joban Tohoku Ditutup Satu Jalur
Perdana Menteri Jepang juga berencana untuk mengadakan forum darurat pada bulan Februari agar para ahli membahas situasi serius dan menyarankan langkah-langkah yang dapat meringankan masalah yang dihadapi masyarakat.
Ia juga berharap dapat mempromosikan kegiatan di antara orang-orang yang dapat menghilangkan kesepian dan meningkatkan interaksi sosial.
Jepang bukan satu-satunya negara yang mengadopsi kebijakan kesepian.
Pada 2018, pemerintah Inggris juga mengangkat menteri kesepian karena masalah di kalangan generasi tuanya.
Namun di Jepang, masalah ini menimpa orang-orang dari semua generasi, kelompok umur dan jenis kelamin.
Meski di tengah pandemi, angka bunuh diri pada April 2020 di Jepang sempat turun hampir 20 persen dari tahun sebelumnya.
Akan tetapi para pakar dan pejabat memperingatkan mungkin ada peningkatan jumah kasus bunuh diri.
Diberitakan TribunnewsWiki.com dari The Japan Times, faktanya COVID-19 berdampak pada mata pencaharian dan kesehatan mental banyak orang di seluruh negara.
Pandemi telah merampas pekerjaan mereka dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga hingga pelecehan anak.
Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya kelompok pencegahan bunuh diri yang mendapati diri mereka di ambang disfungsi.
Pandemi membuat organisasi mereka dipaksa untuk berhemat dan menunda kegiatan karena virus.
Statistik bulanan kementerian menunjukkan jumlah kasus bunuh diri pada bulan April mencapai 1.455, turun 19,8 persen dari angka 1.814 tahun sebelumnya.
Angka ini menandai penurunan terbesar dalam lima tahun.
Baca: Sejarah Kelam Cecil Hotel, Penginapan dengan Kasus Bunuh Diri, Overdosis dan Pembunuhan Tanpa Akhir
Kemudian muncul spekulasi turunnya angka ini disebabkan karena ditutupnya sekolah dan komunikasi jarak jauh.
Hal ini membuat mereka tidak tertekan dari tugas yang berat.
"Sangat mungkin bahwa coronavirus tidak berperan kecil dalam menyebabkan" penurunan itu, kata seorang pejabat kementerian.
Namun, ia menekankan, hal itu masih memerlukan pengawasan dan penelitian lebih lanjut.
Yasuyuki Shimizu, yang mengelola Lifelink, organisasi pencegahan bunuh diri nirlaba yang berbasis di Tokyo, setuju.
Shimizu, bagaimanapun, mengatakan mungkin ada faktor yang berperan lebih besar, yaitu rasa solidaritas yang sering berkembang dalam bencana.
Bencana cenderung menumbuhkan persahabatan, sebagaimana dibuktikan oleh kampanye online seperti #stayathome.
Orang yang ingin bunuh diri menjadi terhibur karena tak hanya mereka sendiri yang mengalami hal itu, katanya.
Tetapi ilusi kebersamaan ini mungkin tidak bertahan lama.
Pada bulan Mei 2011 misalnya, bunuh diri melonjak dua bulan setelah Gempa Bumi Besar Jepang Timur, tsunami, dan krisis nuklir yang menghancurkan wilayah Tohoku.
Shimizu memperingatkan ini bisa terjadi lagi.
“Jika pandemi bergerak ke arah penurunan, kembalinya ke keadaan normal yang dinikmati oleh beberapa orang akan memperlebar celah dengan mereka yang masih tidak dapat merekonstruksi hidup mereka. Orang-orang yang sebelumnya diyakinkan oleh penderitaan orang lain mungkin mulai merasa seolah-olah mereka tertinggal, ”kata Shimizu.
Bahkan jika tidak, kata Shimizu, bunuh diri kemungkinan akan meningkat karena pandemi menyebabkan ketegangan keuangan bagi banyak orang.
"Apakah COVID-19 berjalan terus atau tidak, saya pikir itu tidak dapat dihindari, risiko bunuh diri akan meningkat ke depan," katanya.
Rasa urgensi ini juga dimiliki oleh sekelompok anggota parlemen non-partisan yang ditugaskan untuk mencegah bunuh diri.
Dalam sebuah petisi yang diajukan kepada menteri kesehatan Katsunobu Kato pada Maret, kelompok itu mengatakan kisah COVID-19 mengingatkan kita pada tahun 1998.
Pada waktu itu, pengangguran akibat kebangkrutan Yamaichi Securities Co. dan Hokkaido Takushoku Bank membuat banyak pria paruh baya mengakhiri hidup.
Untuk mencegah terulangnya tahun mimpi buruk itu, kelompok itu meminta Kato untuk mendukung layanan hotline dan memberikan langkah-langkah tegas terhadap pengangguran dan tuna wisma.
Kementerian kesehatan sekarang menawarkan hotline media sosial yang berspesialisasi dalam masalah yang berhubungan dengan coronavirus.
Untuk mengendalikan bunuh diri, Shimizu mengatakan pemerintah harus memprioritaskan menanamkan "rasa aman yang lebih besar" di antara masyarakat.
Hal itu bisa dilakukan dengan menjamin apa yang disebutnya "jaring pengaman terakhir", yaitu tunjangan kesejahteraan.
Penghitungan yang disusun oleh NHK menunjukkan bahwa jumlah mereka yang mengajukan tunjangan kesejahteraan di 23 distrik Tokyo bulan lalu melonjak 31 persen dari tahun sebelumnya.
Angka ini menunjukkan meningkatnya kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh virus.
Meskipun pemerintah telah meluncurkan rencana untuk membagikan subsidi bisnis dan pekerja freelance, Shimizu mengatakan prioritasnya adalah membuat program kesejahteraan.
Meningkatnya risiko bunuh diri selama pandemi menunjukkan organisasi pencegahan bunuh diri memainkan peran yang lebih penting daripada sebelumnya sebagai penyangga stres.
Tetapi survei terbaru menunjukkan banyak dari organisasi-organisasi ini berada di tempat yang sulit.
Mereka tidak mampu mempertahankan tingkat dukungan yang sama seperti sebelum epidemi.
Sebuah jajak pendapat oleh Pusat Promosi Penanggulangan Bunuh Diri Jepang pada akhir April menemukan bahwa 83,6 persen dari organisasi-organisasi ini harus mengurangi atau menghentikan kegiatan karena virus membuat pertemuan dan konsultasi tatap muka menjadi sulit dilakukan.
Apa lagi para pegiat organisasi ini didominasi sukarelawan lansia.
Timbul kekhawatiran mereka akan tertular Covid-19 jika memberikan layanan seperti biasa.
Tokyo Jisatsu Boshi Center (pusat pencegahan bunuh diri Tokyo) adalah satu di antara NPO yang terpaksa untuk mengurangi operasi.
"Dalam periode ketika harus tinggal di rumah saja, banyak orang merasa terputus dari masyarakat, terisolasi, bergulat dengan gelombang kecemasan ketika mereka kehilangan pekerjaan, melihat pendapatan mereka berkurang dan merasa semakin tidak pasti tentang masa depan mereka," kata Nakayama.
“Jadi ketika kami harus mematikan sementara hotline, kami merasa sangat menyesal (karena) sekarang adalah waktu yang tepat di mana kami ingin menjadi berguna dan berbagi penderitaan mereka,” katanya.
Setelah dipaksa untuk menghentikan konsultasi telepon pada bulan April, kelompok itu berhasil melanjutkan layanan minggu lalu, meskipun ketersediaannya turun menjadi seminggu sekali pada Selasa malam.