Aturan mengenai PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Sama seperti dua kali PPKM sebelumnya, PPKM Mikro juga diterapkan di 7 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.
Berbeda dari kebijakan PPKM sebelumnya, pada PPKM mikro ini penerapan Work From Home (WFH) ditambah menjadi 50 persen.
Sementara jam operasional pusat perbelanjaan diperpanjang hingga pukul 21.00.
Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menanggapi tentang penerapan PPKM mikro.
Dicky mengatakan penerapan kebijakan tersebut tidak berbasis data terkini dan merespons situasi saat ini.
Baca: PPKM Mikro 9-22 Februari 2021, Rumah Ibadah di Zona Oranye dan Merah Harus Tutup
Baca: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Epidemiolog: Kebijakan Lockdown Bisa Dipilih meski Terlambat
Menurut Dicky, pemerintah tak belajar dari pengalaman setahun pandemi ini.
Ia menganggap pemerintah masih mengeluarkan kebijakan yang setengah-setengah.
"Ini sekali lagi kita tidak belajar dari pengalaman setahun pandemi, bahwa ketika kita setengah-setengah dan tidak fokus pada pengendalian pandemi di sektor kesehatan, maka yang terjadi adalah masalah itu membesar," kata Dicky kepada Kompas.com, Senin (7/2/2021).
"Sekali lagi bau-bau fokus pada selain kesehatan itu lebih kuat, terutama di ekonomi," imbuhnya.
Oleh sebab itu Dicky berani menyebut efektivitas kebijakan tentu tidak akan bermakna dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia.
Selanjutnya Dicky menuturkan, masalah 3T (testing, tracing, treatment).
Menurutnya sampai saat ini 3T juga belum mengalami perbaikan secara signifikan.
Jika masalah pandemi ini akan semakin membesar, maka efeknya akan seperti bola salju.
"Semakin besar masalah, yang terjadi semakin besar effort yang harus dilakukan, ketika itu terjadi, negara belum tentu siap," ujar dicky.
Ia menuturkan, kondisi pandemi di Indonesia saat ini sebenarnya bisa dihindari jika respons awal dilakukan dengan cepat.
Untuk kondisi Indonesia saat ini, Dicky menyebut respons yang paling tepat adalah lockdown atau PSBB sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Agar lebih efektif, PSBB juga harus dilakukan secara serentak.