Riefky kemudian menyinggung kejadian pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun 1996 sebagai contoh.
Dalam peristiwa itu, Megawai Soekarnoputri dilengserkan dari jabatannya sebagai pimpinan partai tersebut.
Dia menilai peristiwa tahun 1996 itu memiliki kemiripan dengan peristiwa yang saat ini terjadi di Parti Demokrat.
Kedua peristiwa itu, kata dia menegaskan, melibatkan pihak luar partai.
"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan eksternal dalam hal ini elemen pemerintah," kata Riefky, Jumat (5/2/2021), dikutip dari Kompas.
Riefy mengatakan dalam kasus kudeta di Partai Demokrat, sosok eksternal yang terlibat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Baca: Moeldoko Sebut Luhut Binsar Juga Pernah Didatangi Tokoh yang Ingin Kudeta Demokrat
"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," kata Riefky.
Riefky menuturkan, fakta juga menunjukkan Moeldoko tidak hanya mendukung GPKPD tetapi juga secara aktif akan mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat melalui gerakan tersebut.
"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, isu kudeta di tubuh Partai Demokrat sebagai dinamika internal partai.
Hal itu disampaikan Pratikno saat menjelaskan alasan pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.
Baca: Istana Tegaskan Enggan Jawab Surat AHY Soal Isu Kudeta Partai Demokrat : Itu Urusan Internal
Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar Pratikno, Kamis (4/2/2021).
Isu kudeta di Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dinilai menjadi indikasi dimulainya persaingan menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, manuver menjelang Pemilu 2024 bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko melainkan juga oleh partai politik.
"Ini sebetulnya indikasi awal bahwa hampir semua, bukan hanya Pak Moeldoko menurut saya," kata Ray dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube PARA Syndicate, Jumat (5/2/2021).
Baca: Tak Terima Namanya Dibawa dalam Isu Kudeta Demokrat, Marzuki Alie Bakal Tempuh Jalur Hukum
"Partai politik dan seterusnya itu memang sudah mulai menggadang-gadang melakukan tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan yang memunginkan mereka menjadi sesuatu pada 2024 yang akan datang," sambungnya.
Ray menuturkan polemik revisi UU Pemilu yang sedang bergulir di DPR juga tak bisa dilepaskan dari kepentingan partai-partai politik menjelang Pemilu 2024.
Ia pun menduga tensi politik itu akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu hingga mencapai puncaknya pada 2024 mendatang.
Menurut Ray, saat ini, para tokoh dan partai politik masih bermain hati-hati karena situasi pandemi Covid-19 yang justru dapat menjadi bumerang bagi mereka.
"Partai-partai ini juga tetap mempertimbangkan psikologi publik kalau mereka melakukan sesuatu, manuver risk, tentu akan berakibat kepada popularitas, kecintaan kesukaan publik terhadap partai politik," ujar Ray.
Baca: Partai Demokrat Klaim Tiap DPC Dijanjikan Rp 100 Juta untuk Kudeta AHY, Uang Sudah Disebar
Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menjadi salah satu pihak yang paling direpotkan dengan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh anggota koalisinya.
"Inilah risiko yang nanti akan dibayar Pak Jokowi karena menghimpun semua kekuatan politik di dalam barisannya yang berakibat bahwa beliau akan banyak disibukkan oleh persoalan-persoalan dari manuver-manuver setiap anggota koalisinya," kata Ray.
Diberitakan, Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.
Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.
Baca: Terkait Isu Kudeta di Partai Demokrat, Marzuki Alie Tantang AHY dan SH Buktikan Tudingan
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/2021).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Isu Kudeta di Demokrat Dianggap Indikasi Dimulainya Persaingan Jelang Pemilu 2024" dan "Tegaskan Kudeta AHY Bukan Masalah Internal, Demokrat Singgung Mega Vs Soerjadi"