Pemprov DKI Diminta Kaji Ulang Lockdown Akhir Pekan, Pertimbangkan Masyarakat Ekonomi Bawah

Penulis: saradita oktaviani
Editor: Melia Istighfaroh
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ILUSTRASI - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI minta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang rencana lockdown weekend atau akhir pekan.

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Rencana lockdown yang akan dilakukan di wilayah DKI Jakarta menuai pro dan kontra.

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI minta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang rencana lockdown weekend atau akhir pekan.

Diketahui rencana lockdown akhir pekan itu diusulkan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Daulay.

Demokrat menilai rencana ini dapat berdampak besar terhadap pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah di Jakarta.

"Pemprov perlu mengkaji ulang terhadap rencana lockdown akhir pekan, karena dengan adanya lockdown akan banyak merugikan bagi para UKM," ujar Ketua Fraksi Demokrat di DPRD DKI Desie Christhyana Sari pada Jumat (5/2/2021).

Baca: Jokowi Terima Kunjungan PM Malaysia Muhyiddin Yassin, Perlindungan TKI di Malaysia Dibahas

Baca: FPI Bingung Disebut Terlibat Terorisme di Makassar, Pengacara : Sudah Bubar Masih Dibawa Repot

Warga beraktivitas menggunakan masker di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/3/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk Tim Tanggap COVID-19 guna mengantispasi penyebaran virus korona di Jakarta pasca telah diterbitkannya Instruksi Gubernur DKI Nomor 16 Tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan COVID-19 atau virus Corona di DKI Jakarta. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Desie mengatakan, saat ini mereka sedang mencoba merangkak naik dari kondisi sebelumnya yang sangat mengkhawatirkan akibat dampak pandemi covid-19 sejak Maret 2020 lalu.

Lebih lanjut ia mengusulkan agar Pemprov DKI memberikan solusi yang tidak merugikan masyarakat.

Khususnya mereka yang berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah.

Selain bantuan sosial tunai (BST) yang terus digencarkan, DKI juga dapat memperbanyak bantuan dana stimulus bagi pelaku usaha agar bangkit dari keterpurukan.

Di sisi lain, pengawasan dan penindakan pelanggar PSBB juga harus ditegakkan di tengah masyarakat.

Baca: Viral Festival Dukun Santet di Banyuwangi, Ngaku Ada Program Kerja Doa Bersama & Pengobatan Gratis

Baca: Kondisinya Memprihatinkan, Nenek Pencopet Kini Dibantu dan Ditampung Ponpes Agar Berdagang Lagi

Aturan PPKM Jawa-Bali Bagi Pengemudi Mobil Pribadi (KOMPAS.COM/FARIDA)

"Rasa kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi masyarakat saya dapatkan langsung ketika turun menemui mereka.

Bagi masyarakat, situasi yang menakutkan adalah kalau tidak makan sehari, dibanding dengan risiko penularan Covid-19," katanya.

Karena itu Desi menilai, DKI harus mempertahankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang selama ini diterapkan, dibanding lockdown akhir pekan.

Kata dia, penyebaran Covid-19 terjadi kapan saja selama warga mengabaikan protokol kesehatan.

"Harus dipahami virus itu tidak mengenal hari libur, dan masa inkubasi pasien konfirmasi positif Covid-19 berada pada kisaran waktu satu pekan atau lebih," jelas Desie yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Baca: Soal Gerakan Jateng di Rumah Saja, Ganjar: Bukan Lockdown, Kita Sedang Belajar Disiplin

Baca: Isi Aturan Lengkap Jateng di Rumah Saja Selama 2 Hari Mulai Tanggal 6 sampai 7 Februari 2021

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S)

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal mengkaji usulan DPR RI soal lockdown week end (karantina saat akhir pekan) di Ibu Kota.

Tujuannya untuk menekan penyebaran Covid-19 di klaster keluarga di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, usulan yang disampaikan DPR RI Saleh Daulay sebetulnya mengadopsi kebijakan yang dilakukan negara Turki.

Negara berlambang bulan sabit dan bintang di benderanya itu telah melakukan lockdown weekend sejak beberapa hari lalu.

“Di Turki ada lockdown weekend di hari Sabtu-Minggu, silakan saja itu kami serahkan kepada teman-teman DPR yang mungkin sudah sampaikan ke Kemenkes, BNPB dan pemerintah pusat,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Selasa (2/2/2021) malam.

“Tentu usulan itu dipertimbangkan dan DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa.

Nanti pak gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI dimungkinkan atau tidak,” lanjutnya.

(Tribunnewswiki.com/ Wartakotalive)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Fraksi Partai Demokrat Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Rencana Lockdown Weekend

 


Penulis: saradita oktaviani
Editor: Melia Istighfaroh

Berita Populer