Mantan Sekjen Partai Demokrat itu menilai tak etis menyeret nama presiden.
“Beliau orang muda, bagus. Tapi mulai lebih bijak lagi. Apalagi bicara di ruang publik. Boleh dia ngomong tapi tidak boleh nyebut nama Presiden, klarifikasi ke Presiden, etikanya tidak ada,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).
"Bagaimana kalau SBY dulu diperlakukan seperti itu, tidak enak juga. Pasti tidak mungkinlah pak Jokowi menanggapi itu, kan tidak pas juga. Kalau ada orang, si A, si B, tunjuk aja hidungnya, dan dia harus menyampaikannya, jangan orang-orang sekitarnya nuduh-nuduh," sambung Marzuki.
Marzuki Alie menepis tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam upaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY.
Ia pun menantang pihak yang berbicara untuk membuktikan kebenarannya.
"Buktikan sajalah, tapi kalau enggak bisa membuktikan, harus ada sanksinya juga," kata Marzuki saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).
Ia mengatakan, apabila tudingan tersebut tak terbukti, pihak-pihak yang menuduhnya mesti mengundurkan diri dari partai.
"Mereka sebaiknya mundur karena sudah fitnah," ujar dia, dikutip dari Kompas.com.
Baca: Pengamat Politik: Konferensi Pers AHY Tunjukkan Demokrat Siap dengan Perang Terbuka
Baca: Ada Upaya Kudeta AHY, Andi Mallarangeng: Demokrat Bukan Partai Kardus yang Mudah Diambil Paksa
Marzuki juga mengaku tidak ambil pusing jika namanya dikait-kaitkan karena sudah biasa.
"Kalau disebut-sebut (nama Marzuki Alie) dari dulu disebut-sebut, karena seksi nama Marzuki Alie itu. Kalau tidak ada nama Marzuki Alie, gerakan itu kurang menarik."
"Jadi disebut nama Marzuki Alie, tapi biarkan saja," kata Marzuki Alie yang saat dihubungi tengah berada di Surabaya.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko agkat bicara soal namanya yang disebut-sebut dalam isu kudeta Partai Demokrat.
Diberitkan Kompas.tv, dia tak ingin isu tersebut berlarut-larut, apa lagi jika dikaitkan dengan Presiden Jokowi dan Istana Negara.
Persoalan Demokrat, kata Moeldoko, adalah urusannya pribadi, bukan selaku KSP.
"Dalam hal ini, saya mengingatkan jangan dikit-dikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi karena beliau tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini bukan selaku KSP," kata Moeldoko melalui konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).
Tudingan pada Moeldoko menguat karena tersebarnya beberapa foto dirinya bersama kader Demokrat.
Moeldoko tak menampik dirinya pernah didatangi tamu beberapa kader Demokrat.
Kendati demikian, ia memang kerap didatangi tamu dari berbagai kalangan.
Moeldoko menyebut, ketika kader itu datang, mereka curhat tentang kondisi yang dihadapi.
Sebagai orang yang mencintai Partai Demokrat, dia prihatin.
Baca: AHY Tuding Orang Istana Ingin Kudeta Partai Demokrat, Andi Arief Blak-blakan Sebut Nama Moeldoko
Baca: Kepala Staf Presiden Moeldoko Tegaskan ke Semua RS: Jangan Selalu Kematian Dikatakan Covid
"Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja, berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenernya prihatin lihat situasi itu, karena saya bagian yang mencintai Demokrat," ucap Moeldoko.
"Mungkin dasarnya foto-foto. Orang dari Indonesia Timur dari mana-mana datang ke sini pengen foto sama gua, sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata Moeldoko.
"Itulah menunjukan seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Kalau itu jadi persoalan yang digunjingkan silakan saja, saya tidak keberatan.”
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan ada gerakan politik yang ingin mengambil alih paksa kepemimpinan partai.
Dugaan kudeta itu, kata AHY, didapat dari laporan pimpinan dan kader di tingkat pusat maupun cabang.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021), diktuip Tribunnews.
Putra Presiden SBY itu menyebut keterlibatan pejabat penting di Istana Negara, yang berada dalam lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.
AHY merinci gerakan politik itu terdiri dari kader fungsional, mantan kader, dan non kader.
Baca: Kabar Uighur Terkini: Dubes China Temui Moeldoko, Silakan Jika Ingin Berkunjung
Baca: Dukung Jokowi Soal PP Kebiri Kimia, Moeldoko: Masyarakat Sangat Diuntungkan
Total ada lima orang, antara lain 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Kendati demikian, AHY menegaskan tetap mengedepankan praduga tak bersalah.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.
Dia juga mulai bersurat dengan Presiden Jokowi untuk meminta kofirmasi.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.
Andi Arief Sebut Nama Moeldoko
Baca: SBY Ungkap Alasan Partai Demokrat Menolak Disahkan UU Cipta Kerja: Ada Masalah di Sana Sini
Baca: SBY Sebut Koordinasi Negara di Dunia Cegah Corona Minim, Ingatkan Jokowi Agar Tak Lengah
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Andi Arief melalui menyebut nama Moeldoko dalam cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief_, Senin (1/2/2021) malam.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," ungkap Andi Arief.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," ujarnya.