Terkait hal ini, ia angkat bicara.
Moeldoko meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), agar tidak mudah baper.
Dia juga mengoreksi istilah kudeta.
Menurutnya istilah kudeta lebih tepat jika terjadi dari dalam partai sendiri.
"Kalau ada istilah kudeta itu adalah dari dalam. Masa kudeta dari luar?," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021) malam, dikutip Kompas.com.
"Ya kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja kali ya," ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu pun menyampaikan pesan agar petinggi Partai Demokrat menjadi pemimpin yang kuat.
Dia menegaskan, seorang pemimpin partai sebaiknya tidak mudah terbawa perasaan.
"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Janga mudah baperan. Jangan mudah terombang-ambing," tegasnya.
Andi Arief Sebut Nama Moeldoko
Baca: Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Tunjuk Mendag Era SBY Muhammad Lutfi Kembali ke Kabinet
Baca: SBY Ungkap Alasan Partai Demokrat Menolak Disahkan UU Cipta Kerja: Ada Masalah di Sana Sini
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu diungkapkan Andi Arief melalui cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief_, Senin (1/2/2021) malam.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," ungkap Andi Arief dikutip Tribunnews.
Andi Arief juga menyebut alasan AHY berkirim surat kepada Jokowi meminta konfirmasi dan klarifikasi.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," ujarnya.
Baca: Pengamat: Ibarat Air Bah Ditangani Pompa Sanyo, Tanggapi Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Covid-19
Baca: AHY Kirim Surat ke Jokowi Soal Dugaan Makar di Partai Demokrat yang Melibatkan Petinggi Pemerintah
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan ada gerakan politik yang ingin mengambil alih paksa kepemimpinan partai.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bersuar senada.
Ia menyebut Moeldoko sebagai sosok yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis pada Kompas.com, Senin malam.
AHY Gelar Konferensi Pers
Baca: SBY Sebut Koordinasi Negara di Dunia Cegah Corona Minim, Ingatkan Jokowi Agar Tak Lengah
Baca: Moeldoko Ungkap Alasan Jokowi Memilih Listyo Sigit Jadi Kapolri Pengganti Idham Azis
Dugaan kudeta itu, kata AHY, didapat dari laporan pimpinan dan kader di tingkat pusat maupun cabang.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021), diktuip Tribunnews.
Putra Presiden SBY itu menyebut keterlibatan pejabat penting di Istana Negara, yang berada dalam lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.
AHY merinci gerakan politik itu terdiri dari kader fungsional, mantan kader, dan non kader.
Total ada lima orang, antara lain 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Baca: Dukung Jokowi Soal PP Kebiri Kimia, Moeldoko: Masyarakat Sangat Diuntungkan
Baca: Kepala Staf Presiden Moeldoko Tegaskan ke Semua RS: Jangan Selalu Kematian Dikatakan Covid
Kendati demikian, AHY menegaskan tetap mengedepankan praduga tak bersalah.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.
Dia juga mulai bersurat dengan Presiden Jokowi untuk meminta kofirmasi.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.