Kejadian ini menyusul tuduhan kecurangan pemilu yang disuarakan militer.
Tak hanya Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan tokoh senior dari Partai National League for Democracy ( NLD) juga ditahan militer Myanmar, sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Terkait hal ini juru Bicara NLD Myo Nyunt angkat bicara.
Dia mengatakan para tokoh tersebut ditangkap tentara Myanmar dalam sebuah penggerebekan pada Senin dini hari waktu setempat.
"Kami mendengar mereka diambil oleh militer," katanya kepada AFP.
Dia mengatakan sangat mengkhawatirkan Suu Kyi dan Win Myint.
Dengan kondisi yang ada, dia menyebut militer telah memulai kudeta.
"Dengan situasi yang kita lihat terjadi sekarang, kita harus berasumsi bahwa militer sedang melakukan kudeta,” imbuhnya.
Tuduhan Kecurangan Pemilu
Baca: Militer Myanmar Tahan Aung San Suu Kyi: Ketegangan di Myanmar Meningkat Seusai Pemilu
Baca: Aung San Suu Kyi Tiba di Pengadilan Internasional, Myanmar Siap Disidang Kasus Genosida Rohingya
Sebelum militer Myanmar menangkap Suu Kyi dan pentolan Partai NLD, militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw dikhawatirkan bakal melakukan kudeta.
Pasalnya, mereka menilai telah terjadi kecurangan dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November lalu.
Bahkan menjelang pemilu, militer menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) memiliki manajemen yang buruk mengenai persiapan pemungutan suara.
Setelah Partai NLD-nya Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilu, militer melakukan penyelidikan mandiri terhadap proses pemungutan suara.
Di sisi lain, partai oposisi utama, Partai Union Solidarity and Development (USDP), juga menuduh bahwa adanya kecurangan dalam pemilu.
Militer dan USDP juga protes karena seruan mereka mengenai penyelidikan pemilu tidak didengarkan UEC.
Baca: Hakim Internasional PBB Setujui Penyelidikan Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar
Baca: Gambia Resmi Laporkan Myanmar ke Mahkamah Internasional: Ada Dugaan Pembunuhan Warga Muslim Rohingya
Karena tak digubris, militer telah menerbitkan serangkaian temuan yang mereka katakan memberikan bukti untuk mendukung klaim telah ada penipuan dalam pemilu.
Tetapi tuduhan tersebut telah ditolak oleh komisioner pemilu karena dianggap dilebih-lebihkan dan tidak masuk akal sebagaimana dilansir dari The Irrawaddy.
Militer mengatakan, mereka telah menemukan hampir 8,6 juta penyimpangan daftar pemilih.
Pemerintah dan UEC tidak merespons keluhan tersebut.
Baca: Akan Dibangun Fasilitas Pemerintahan Myanmar, Perkampungan Warga Rohingya Dihancurkan
Ketegangan semakin meningkat ketika juru bicara angkatan bersenjata Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kudeta pada Selasa (26/1/2021).
Dia juga memperingatkan bahwa angkatan bersenjata dapat mengambil tindakan jika keluhan tentang kecurangan dalam pemilu Myanmar tidak ditangani.
Karena khawatir ada kudeta, jalan-jalan di ibu kota Myanmar dikelilingi pagar dan kawat berduri dan aparat dari kepolisian dikerahkan untuk berjaga pada Jumat (29/1/2021).
Belasan kedutaan besar termasuk delegasi Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, pada Jumat mendesak militer Myanmar mematuhi norma-norma demokrasi.
PBB Prihatin, Tatmadaw Janji Bertindak Sesuai Hukum
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan intervensi militer di Myanmar.
Di tengah keprihatinan itu, pada Sabtu (30/1/2021), militer Myanmar menyatakan bakal melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
"Tatmadaw melindungi konstitusi 2008 dan akan bertindak sesuai dengan hukum," bunyi pernyataan itu sebagaimana dilansir dari Reuters.
"Beberapa organisasi dan media mengasumsikan apa yang mereka inginkan dan menulis karena Tatmadaw akan menghapus konstitusi," imbuh pernyataan itu membantah adanya kekhawatiran kudeta.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kronologi Penahanan Aung San Suu Kyi, Dimulai dari Kekhawatiran Kudeta Militer Myanmar"