Penahanan Aung San Suu Kyi Kuatkan Isu Kudeta, Militer Myanmar Janji Tetap Bertindak Sesuai Hukum

Penulis: Ahmad Nur Rosikin
Editor: Archieva Prisyta
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengawasi saat petugas kesehatan menerima vaksin untuk virus corona Covid-19 di sebuah rumah sakit di Naypyidaw pada 27 Januari 2021. Aung San Suu Kyi ditahan pihak militer Myanmar setelah partainya menang telak dalam Pemilu Myanmar.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditangkap oleh militer Myanmar, Senin (1/2/2021).

Kejadian ini menyusul tuduhan kecurangan pemilu yang disuarakan militer.

Tak hanya Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan tokoh senior dari Partai National League for Democracy ( NLD) juga ditahan militer Myanmar, sebagaimana diberitakan Kompas.com.

Terkait hal ini juru Bicara NLD Myo Nyunt angkat bicara.

Dia mengatakan para tokoh tersebut ditangkap tentara Myanmar dalam sebuah penggerebekan pada Senin dini hari waktu setempat.

"Kami mendengar mereka diambil oleh militer," katanya kepada AFP.

Dia mengatakan sangat mengkhawatirkan Suu Kyi dan Win Myint.

Dengan kondisi yang ada, dia menyebut militer telah memulai kudeta.

"Dengan situasi yang kita lihat terjadi sekarang, kita harus berasumsi bahwa militer sedang melakukan kudeta,” imbuhnya.

Tuduhan Kecurangan Pemilu

Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengawasi saat petugas kesehatan menerima vaksin untuk virus corona Covid-19 di rumah sakit di Naypyidaw pada 27 Januari 2021. Suu Kyi dan Presiden Myanmar dilaporkan sudah ditahan pihak militer Myanmar. (Thet Aung / AFP)

Baca: Militer Myanmar Tahan Aung San Suu Kyi: Ketegangan di Myanmar Meningkat Seusai Pemilu

Baca: Aung San Suu Kyi Tiba di Pengadilan Internasional, Myanmar Siap Disidang Kasus Genosida Rohingya

Sebelum militer Myanmar menangkap Suu Kyi dan pentolan Partai NLD, militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw dikhawatirkan bakal melakukan kudeta.

Pasalnya, mereka menilai telah terjadi kecurangan dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November lalu.

Bahkan menjelang pemilu, militer menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) memiliki manajemen yang buruk mengenai persiapan pemungutan suara.

Setelah Partai NLD-nya Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilu, militer melakukan penyelidikan mandiri terhadap proses pemungutan suara.

Di sisi lain, partai oposisi utama, Partai Union Solidarity and Development (USDP), juga menuduh bahwa adanya kecurangan dalam pemilu.

Militer dan USDP juga protes karena seruan mereka mengenai penyelidikan pemilu tidak didengarkan UEC.

Baca: Hakim Internasional PBB Setujui Penyelidikan Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar

Baca: Gambia Resmi Laporkan Myanmar ke Mahkamah Internasional: Ada Dugaan Pembunuhan Warga Muslim Rohingya

Seorang pendukung Liga Nasional Demokrasi (NLD) menghiasi tokonya dengan bendera NLD menjelang pembukaan kembali parlemen pada 1 Februari menyusul pemilu November 2020 yang dimenangkan oleh NLD yang berkuasa oleh Aung San Suu Kyi, di Yangon pada 30 Januari, 2021. (Sai Aung MAIN / AFP)

Karena tak digubris, militer telah menerbitkan serangkaian temuan yang mereka katakan memberikan bukti untuk mendukung klaim telah ada penipuan dalam pemilu.

Tetapi tuduhan tersebut telah ditolak oleh komisioner pemilu karena dianggap dilebih-lebihkan dan tidak masuk akal sebagaimana dilansir dari The Irrawaddy.

Militer mengatakan, mereka telah menemukan hampir 8,6 juta penyimpangan daftar pemilih.

Pemerintah dan UEC tidak merespons keluhan tersebut.

Baca: Akan Dibangun Fasilitas Pemerintahan Myanmar, Perkampungan Warga Rohingya Dihancurkan

Halaman
12


Penulis: Ahmad Nur Rosikin
Editor: Archieva Prisyta
BERITA TERKAIT

Berita Populer