Dicky mengatakan intervensi pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona masih jauh dari kata memadai.
Dia juga menyebut Intervensi itu juga tidak sebanding dengan besar masalah yang sedang terjadi.
Selain itu, dia mengatakan kebijakan yang tidak didasarkan pada data yang valid dan ilmu pengetahuan semakin menjauhkan efektivitas strategi yang dipilih.
Padahal, epidemiolog tersebut menilai kebijakan PSBB yang sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang karantina kesehatan adalah lockdown versi Indonesia.
Oleh karena itu, menurut Dicky, dengan terus menyebarnya penularan Covid-19, strategi lockdown adalah kebijakan yang bisa dipilih meskipun terlambat.
Strategi ini, menurut dia, dapat dilakukan pada wilayah kota, kecamatan, kelurahan hingga RW yang memiliki klaster terbanyak atau jumlah kasus lebih dari atau sama dengan 50 kasus.
Baca: Catat! Aturan Baru Naik KA Jarak Jauh Selama PPKM Diperpanjang
Baca: Jokowi Minta Pelaksanaan PPKM Lebih Konsisten: Tak Masalah Ekonomi Turun, Asal Covid-19 Juga Turun
Dalam kebijakan itu, nantinya masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas apa pun. Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap memberi penguatan 3T (testing, tracing, and treatment).
"Dan jangan lupa dukungan pada masyarakat rawan ekonomi, disertai tes skala luas di masyarakat, pelacakan kasus dan isolasi serta pelaksanaannya tentu harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat," kata Dicky, Senin (1/2/2021), dikutip dari Kompas.
"Ini urgent dan timing-nya sudah terpenuhi untuk Pulau Jawa, sebelum terlambat," ucap dia.
Sebelumnya, Jokowi mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan pada 11 hingga 25 Januari 2021 belum efektif dalam menekan laju penularan Covid-19.
"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi, (kasus) covid-nya tetap naik," kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Baca: PSBB dan PPKM Dinilai Tak Efektif, Anggota DPR Fraksi PAN Usul Lockdown Akhir Pekan
Baca: Jokowi Nilai PPKM Tidak Efektif, Minta Penerapan Secara Lebih Tegas dan Konsisten
Ia mengatakan implementasi PPKM tak mampu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Karena itu, Jokowi meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengaku heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait PPKM yang tidak efektif dalam menekan penularan Covid-19.
Menurut Agus, seharusnya Jokowi menyadari bahwa pembatasan kegiatan masyarakat tidak akan efektif dalam menangani pandemi sejak ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia.
"Kok baru sekarang ngomongnya? Enggak dari Maret lalu? Mengapa baru sekarang? Kan saya bilang mau PSBB, mau PPKM, penanganan ini karena saya mazhabnya lockdown, ya harus dikarantina di Pulau Jawa," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).
Baca: PPKM di Jawa & Bali Tahap II Diberlakukan Mulai Hari Ini, Ada Perubahan Pembatasan
Baca: Kasus Covid-19 di Wonogiri Capai 2.552, Ada 89 Ibu Hamil Rata-rata Tertular dari Para Suami
Meski dinilai terlambat, Agus tetap meminta pemerintah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah. Agus berpendapat kebijakan lockdown atau karantina wilayah di beberapa negara berhasil membuat penularan Covid-19 menurun.
Agus mencontohkan Wuhan yang dalam satu hingga dua bulan kasus Covid-19 turun karena menerapkan lockdown.
"Dari awal kita bilang ekonomi tidak boleh mati, padahal seluruh dunia ekonominya mati. Makanya dilakukan lockdown dalam satu dua bulan. Wuhan yang di-lockdown itu, satu dua bulan selesai. Ada muncul Covid-19 lagi ya biasalah, tapi kan sudah tidak pandemi di sana, hanya penyakit biasa," katanya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Akui PPKM Tak Efektif, Epidemiolog Usul Lockdown Diikuti Kebijakan Ini.." dan "Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19, Pengamat: Kok Baru Sekarang?"