Ini adalah kali pertama Israel mengonfirmasi transfer vaksin ke Palestina, yang tertinggal jauh di belakang kampanye vaksinasi agresif Israel dan belum menerima vaksin apa pun.
Melansir AP News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya telah mengungkapkan keprihatinannya tentang ketimpangan antara Israel dan Palestina yang tinggal di wilayah yang diduduki Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Bahkan kelompok HAM PBB mengungkapkan bahwa Israel seharusnya bertanggung jawab terhadap warga Palestina di wilayah tersebut.
Namun Israel mengatakan bahwa di bawah perjanjian damai sementara yang diraih pada tahun 1990, pihak mereka tidak bertanggung jawab apa pun soal Palestina. Dan mereka juga tidak menerima permintaan bantuan apa pun.
Baca: Kabar Baik, Vaksin Covid-19 Pfizer Sukses di Israel, Pasien Positif Usia 60-an Turun hingga 60%
Baca: Setelah Serangan Udara, Tank Israel Gempur Palestina, Tembak Area Pemukiman Penduduk Sipil di Gaza
Sementara itu kantor Gantz pada Minggu (31/1/2021) pagi mengatakan bahwa pengiriman vaksin telah disetujui.
Masih belum diketahui seperti apa ke depannya, juga belum ada komentar dari otoritas Palestina.
Israel adalah satu dari negara yang memimpin vaksinasi di dunia setelah melakukan teken dengan perusahaan obat raksasa internasional Pfizer dan Moderna.
Kementerian Kesehatan Israel mengatakan hampir 1/3 dari 9,3 juta warga Israel telah menerima dosis vaksin Covid-19 perama mereka, sementara sekitar 1,7 juta warga telah menerima dosis kedua.
Baca: Sebanyak 95% Vaksin Covid-19 Telah Dipesan Negara Maju, Menlu Retno: Memprihatinkan Sekali
Baca: WHO Beri Izin Darurat 6 Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan, Satu di Antaranya Ada Sinovac
Kampanye vaksinasi itu juga melibatkan mereka warga Arab-Israel dan Palestina yang tinggal di wilayah aneksasi di Yerusalem Timur.
Akan tetapi, warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, di bawah pemerintahan otonomi Otoritas Palestina dan mereka yang tinggal di bawah kekuasaan Hamas di Jalur Gaza tidak termasuk.
Otoritas Palestina telah mencoba mendapatkan dosis vaksin melalui program WHO yang dikenal dengan COVAX.
Namun, program yang bertujuan untuk memberikan vaksin pada negara-negara yang membutuhkan itu telah berjalan lambat.
Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan global dalam akses ke vaksin, karena negara-negara kaya menyedot sebagian besar dosis, membuat negara-negara yang lebih miskin semakin tertinggal dalam memerangi kesehatan publik dan efek ekonomi dari pandemi.
Itu juga muncul sebagai titik nyala lain dalam konflik Timur Tengah yang telah berlangsung selama beberapa dekade, bahkan ketika virus telah mendatangkan malapetaka di kedua sisi.
Baca: Jadi Sengketa Palestina, Joe Biden Tetap Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, Tak Akan Pindah Kedutaan
Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Gaza berencana mendapatkan vaksin dari beberapa sumber.
Kementerian Kesehatan Palestina - yang beroperasi di Tepi Barat - mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka sedang melakukan kesepakatan dengan empat perusahaan yang akan menyediakan cukup vaksin untuk 70% rakyatnya, meskipun tidak jelas kapan mereka akan tiba.
Melansir BBC, pengiriman 5.000 dosis vaksin buatan Rusia telah tiba dan beberapa dosis telah diberikan, tetapi saat ini tidak jelas siapa yang menerimanya.
Otoritas Palestina di Tepi Barat mengatakan mereka mengharapkan untuk memvaksinasi sekitar 20% populasi dengan dosis yang disediakan di bawah skema Covax, yang didukung oleh WHO.
Baca: Diingatkan WHO dan HRW, Israel Tetap Ogah Berikan Vaksin Covid-19 untuk Penduduk Palestina
Baca: PM Palestina di Tepi Barat Umumkan Lockdown Parsial 2 Minggu: Jam Malam Mulai Pukul 7
Ini adalah upaya internasional untuk mengirimkan vaksin ke negara-negara miskin, yang mungkin tidak dapat mengamankan pasokan yang cukup sendiri.
Namun, aliansi vaksin global Gavi, yang mendukung Covax, tidak dapat memastikan kepada BBC berapa banyak yang akan didapat wilayah Palestina, dan kapan.
WHO mengatakan bahwa vaksin yang dipasok di bawah skema Covax, serta yang diperoleh oleh otoritas Palestina, akan masuk ke Gaza.
Namun, mereka dihadapkan pada tantangan logistik dari pembatasan yang diberlakukan di daerah tersebut, yang telah diblokade oleh Israel dan Mesir sejak gerakan Islam militan Hamas berkuasa di sana pada tahun 2007.
Ada juga laporan tentang Hamas mendapatkan vaksin dari negara bagian Teluk Qatar.