Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, setelah Ribka Tjiptaning menolak divaksin Covid-19.
Menurut Bambang, sikap Ribka akan ditegur agar sesuai dengan partai.
"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan.
Namun hal itu ditujukan agar terciptanya satu suara.
"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.
Sejalan dengan itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI-P mendukung program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah.
Menurutnya, PDI-P merupakan partai politik yang sejak awal mengusulkan agar vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Baca: Ribka Tjiptaning Ingatkan Pemerintah Soal Vaksin: Negara Tak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya
Baca: Tolak Divaksin Covid-19, Anggota DPR Ribka Tjiptaning: Pelanggaran HAM, Gak Boleh Maksa Gitu
"Sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).
Dia mengatakan, dukungan terhadap vaksinasi Covid-19 itu telah menjadi sikap partai.
Para kader, termasuk yang duduk di legislatif, juga mendukung kebijakan tersebut.
Menurut Hasto, jika ada kritik yang disampaikan kader PDI-P, hal itu sebagai salah satu hak menjalankan fungsi pengawasan DPR.
"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," ucap Hasto.
Soal pelaksanaan vaksinasi, Hasto mendorong pemerintah melakukan sosialiasi masif soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Dengan begitu, masyarakat tahu pentingnya vaksin Covid-19 bagi kesehatan.
"Mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan juga muncul pro kontra maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi," ujarnya.
Meskipun PDI-P mengatakan mendukung penuh program vaksinasi di Indonesia.
Namun ada satu kader PDI-P di DPR RI yang dengan tegas menolak divaksin.
Ribka Tjiptaning mengaku tak mau divaksin Covid-19 dan memilih untuk membayar denda.