Hasto Kristiyanto kemudian membuat klarifikasi terpisah, karena pernyataan tegas Ribka soal vaksin.
Menurut Ribka, ia dimarahi karena perkataannya yang merujuk pada PDI Perjuangan menolak divaksin.
Padahal dirinya sendirilah yang menolak.
Namun karena ia berasal dari partai pemerintah, maka banyak orang merasa salah paham dengan ucapannya.
"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin,"
"Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih resiko ya," ujar Ribka, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Ribka Tjiptaning menegaskan penolakannya bukan tanpa dasar.
Baca: Ribka Tjiptaning Ingatkan Pemerintah Soal Vaksin: Negara Tak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya
Baca: Tolak Divaksin Covid-19, Anggota DPR Ribka Tjiptaning: Pelanggaran HAM, Gak Boleh Maksa Gitu
Latar belakangnya sebagai seorang dokter menjadi alasannya.
Dia mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien.
Oleh sebab itu, Ribka tak mudah menerima pernyataan apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.
"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," tegasnya.
Menurutnya, ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan.
Ribka Tjiptaning mengungkap dirinya juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat masih menjadi Ketua Komisi IX DPR RI.
"Waktu Ketua Komisi, aku flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadillah," tandasnya.
Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan dengan arahan partai.
Hal tersebut diucapkan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto.
Menurutnya,keputusan itu dibuat untuk menyikapi sikap Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin Covid-19.
"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).