Ia dengan tegas mengatakan jika dirinya menolak divaksin Covid-19.
Menurutnya, vaksin yang dibuat oleh Sinovac tersebut belum terbukti keamanan dan keefektivitasannya.
"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," ucap Ribka.
Hal itu disampaikan Ribka saat ia hadir dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
Jika memang dengan menolak divaksin harus membayar denda, maka ia siap dijatuhi sanksi.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
Tak hanya menyampaikan aspirasinya, Ribka juga menyoroti permasalahan harga vaksin di Indonesia.
Baca: Tolak Divaksin Covid-19, Anggota DPR Ribka Tjiptaning: Pelanggaran HAM, Gak Boleh Maksa Gitu
Baca: Sejarah Baru! Jokowi Jadi Yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Raffi Ahmad Perwakilan Milenial
Ia menyebut ada perbedaan harga vaksin yang diimpor oleh Indonesia.
Harganya pun beragam, mulai dari yang murah hingga sangat mahal.
Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.
"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yg mana? wong ada 5 macam, ada yg harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yqng 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.
Ribka kemudian mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.
"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada Covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya,"
"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh,"
Selain Covid-19, Ribka juga membandingkan vaksinasi yang telah terjadi di Indonesia.
"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.
Anggota DPR dari partai PDIP itu pun kemudian menegaskan jika para penolak vaksin tak boleh disebut melanggar HAM.
Baca: Presiden Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19, Tangan Dokter Sempat Gemetar
Baca: Data Nakes Penerima Vaksin Covid-19 Berubah-ubah, Menkes: Saya Bingung Datanya Goyang Terus
Pasalnya dengan memberikan aturan wajib, sama saja membatasi hak setiap warga,.
"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.